Wagub NTB: Pemprov NTB Serius Tangani Kesehatan

Kesungguhan pembangunan kesehatan diharapkan didukung banyak pihak

Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah saat acara Musyawarah Nasional Persatuan Ahli Onkologi di Hotel Merumatta Senggigi, Lobar, Jumat (17/03/23) / Foto: jm
image_pdfSimpan Sebagai PDFimage_printPrint

Tekankan pembangunan kesehatan NTB, Wagub NTB berharap Persatuan Ahli Onkologi (Peraboi) ikut berkontribus

SENGGIGI.LombokJoirnal.com ~ Deteksi dini kanker yang telah dapat dilakukan di Puskesmas didukung oleh Posyandu Keluarga sebagai upaya promotif dan preventif. 

Terdapat sosialisasi kesehatan komprehensif hingga pelayanan kesehatan pada seluruh anggota keluarga. 

BACA JUGA: Pemprov NTB Dukung Pemberantasan Korupsi oleh APH

Wagub NTB berharap PERABOI berkontribusi dalam pembangunan kesehatan di NTB

Hal itu diungkapkan Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah, MPd dalam Musyawarah Nasional Persatuan Ahli Onkologi di Hotel Merumatta Senggigi, Lobar, Jumat (17/03/23).

Karena itu, kesungguhan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam pembangunan kesehatan diharapkan bersinergi dengan banyak pihak. 

“Mudah mudahan Peraboi dapat berkontribusi dalam ikhtiar NTB,” ujarnya . 

Sementara itu, Ketua Panitia PITPERABOI XXVI  2023, dr Ramses Indriawan mengatakan, tema “Peran Bedah Onkologi Dalam Pelayanan Kanker di Era JKN Satu Tarif ” diusung untuk bisa mengantisipasi perubahan regulasi dalam meningkatkan profesionalisme melayani bedah onkologi.

“Kegiatan ini berupa Workshop, Symposium dan E- Poster serta Musyawarah Nasional Luar Biasa yang akan berlangsung tiga hari,” jelasnya.

BACA JUGA: Wapres RI: NW Mampu Siapkan SDM Berdaya Saing

Walta Gautama, Sp.B Subsp. Onk (K), Ketua PERABOI mengatakan, pertemuan di Lombok spesial karena merupakan Pertemuan Ilmiah Tahunan (PIT) pertama yang diselenggarakan di daerah Nusa Tenggara.

“Masih banyak masalah dalam hal pentarifan tindakan bedah onkologi yang dicover oleh BPJS,” ujarnya.

Ditambahkannya, sampai saat ini sebagian besar pasien kanker yang menemui dokter bedah onkologi datang pada stadium III atau IV. 

Kasus-kasus terlambat seperti ini seringkali membutuhkan tindakan pembedahan yang kompleks. Terkadang membutuhkan lebih dari satu tindakan dalam sekali operasi. 

Hal ini berpotensi menjadi masalah karena dalam skema pentarifan tindakan bedah onkologi di sistem BPJS.

BACA JUGA: Tuntutan Warga Gili Dikonsultasikan ke KPK dan Kemen ATR BPN

Ia berharap tindakan bedah komplek yang masih belum terakomodir di BPJS dapat diurai dalam pertemuan ini. ***