Pra Musrenbang, Susun Arah Masa Depan NTB

Kepala Bappeda NTB, H. Iswandi, "Arahnya soal menyusun rencana masa depan NTB." / Foto: Aff
image_pdfSimpan Sebagai PDFimage_printPrint

Kata Kepala Bappeda NTB, kegiatan Pra Musrenbang diperlukan guna menyusun arah masa depan NTB.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2023, diperlukan guna menyusun arah masa depan NTB.

Penegasan itu disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dr. Ir. H. Iswandi, MSi., di ruang kerjanya, Senin (28/03/22). 

“Sebagaimana saya jelaskan sebelumnya, jika hari pertama akan fokus pada isu pulau Sumbawa, hari keduanya pulau Lombok,” kata H. Iswandi. 

Iswandi mengatakan, Lebih lanjut urai Kaban, kegiatan hari kedua pada tanggal 30 Maret itu, akan diawali paparan rancangan awal Rencana Kerja Perangkat Daerah  2023. 

“Dari situ kita berdiskusi, mau dibawa kemana NTB kita ini,” jelasnya. 

BACA JUGA: Terima Staf Ahli Kementerian LHK, Wagub NTB Minta Dukungan Pengelolaan Sampah

Berikutnya, lima Kepala Daerah, di antaranya dari Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat, hingga Mataram akan bergantian menyampaikan materi. 

Topik bahasannya seputar isu strategis dan kegiatan prioritas kabupaten/kota masing-masing. 

Bappeda NTB juga mengundang pengusaha eksportir NTB. Di antaranya UD Dahlia Group, UD Rempah Organik Lombok, dan PT Agro Zeer Annur. 

“Para pimpinan perusahaan itu akan sharing berbagai upayanya dalam meningkatkan komoditas ekspor dari Pulau Lombok,” imbuh Iswandi. 

Dari unsur perintah, ada Bappeda Bali dan Bappeda Jawa Timur yang turut diundang. Bappeda Bali akan berbagi pengalaman membangun industri pariwisata yang mendunia dan menjadi basis ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. 

BACA JUGA: Sekolah Lapang, Petani Harus Ahli di Lahannya Sendiri

“Soal pariwisata, kita memang perlu belajar banyak dari Bali,” ujar dia. 

Sedangkan Bappeda Jawa Timur akan berbagi pengalaman membangun sistem logistik daerah untuk peningkatan laju pertumbuhan ekonomi

Berikutnya dilakukan penyelarasan usulan hasil Musrenbang kabupaten/kota dengan usulan Forum OPD. Dilakukan sesuai dengan kewenangan dan isu strategis provinsi. 

“Sekali lagi, arahnya soal menyusun rencana masa depan NTB,” pungkasnya. ***