Wanita  

PKK Sumbawa Dinilai Peka Merespon Masalah Masyarakatnya

Gubernur TGH M Zainul Majdi dan Hj Erica Majdi saat silaturahmi dengan Ketua TP PKK dan para kader PKK Kabupaten Sumbawa di Pendopo Bupati Sumbawa, Sabtu (8/7). (foto: Dok Humas NTB)

Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi memuji kepekaan para kader PKK Sumbawa dalam menyikapi beragam permasalahan masyarakatnya.

SUMBAWA.lombokjournal.com – Pujian gubernur itu diungkapkan sebagai respon positif berbagai masukan dari para kader PKK Kabupaten Sumbawa, saat mengadakan Silaturahmi dengan  Ketua  TP PKK dan  para kader PKK Kabupaten Sumbawa di Pendopo  Bupati Sumbawa,  Sabtu (8/7). Gubernur ke Kabupaten Sumbawa dalam rangkaian Road show dan kunjungan kerja.

Gubernur Majdi atau Tuan Guru Bajang (TGB) yang datang bersama Ketua TP PKK NTB, Hj. Erica Zainul Majdi,  mendengar usul dan solusi yang ditawarkannya untuk mengatasi berbagai permasalahan anak dan perempuan NTB.

“Diskusi ini menunjukkan,  kader PKK memiliki kepekaan yang hebat untuk mengahadapi masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat,” ungkap gubernur.

Sebelumnya Ketua TP. PKK Provinsi NTB melaporkan, kader PKK Kabupaten sumbawa merupakan salah satu yang terbaik di NTB.  Terbukti dari157 desa di Kabupaten Sumbawa, jarang terjadi pernikahan dini dan gizi buruk.

Keberhasilan tersebut menurutnya merupakan bentuk  dukungan terhadap pemerintah sekaligus keberhasilan sepuluh program pokok PKK.

“Teruskan apa yang telah dilaksanakan, jangan sampai kendor beribadah dan berdakwah melalui PKK,” ajak Hj. Erica

Saat dibuka kesempatan kepada ratusan ibu-ibu Kader PKK menyampaikan aspirasinya, Sri Komaryatun perwakilan kader dari Desa Kreke mengusulkan untuk dibangunkan gedung sederhana untuk posyadu, dan wadah pertemuan para kader.

“Kita juga ingin diberikan sosialisasi kampung KB untuk menambah pengetahuan kami,” tambah Sri.

Ada juga yang menginginkan pelatihan-pelatihan.  Terutama pelatihan cara penangan anak dan remaja putus sekolah yang di desa masing-masing.

Mengenai gedung Posyandu dan perlengkapannya, menurutTGB ,sebenarnya tidak membutuhkan  dana yang terlalu besar. Namun untuk merealisasikannya, apakah regulasi dana desa yang besar hingga sekitar satu milyar dapat digunakan membangun gedung posyandu.

Sebagai solusi awal, gubernur mewacanakan penggunaan fasilitas masjid untuk pelayanan posyandu. “Mari kita mengoptimalkan peran dan fungsi masjid. Saya yakin dengan kesepakatan bersama masyarakat dengan kepala Desa, semua bisa dilaksanakan,” tuturnya.

Mengenai pelatiahan dan sosialisasi, SKPD terkait yang juga hadir seperti Kepala BP3AKB dan Kepala Dinas kesehatan, diperintahkan menindaklanjuti memprogramkan pelatihan dimaksud.

Terkait putus sekolah, gubernur menyarankan penyiapan mekanisme agar para kader dapat menyampaikan laporan pengaduan secara cepat dan terintegrasi secara berjenjang.

AYA