Pameran dalam rangkaian HPN 2022 jadi ajang promosi dan pemasaran berbagai produk dan komoditi lokal Sulawesi Tenggara yang berlangsung Selama 4 Hari
KENDARI.lombokjournal.com ~ Pameran “Promosi Potensi dan Produk Unggulan UMKM serta potensi Peluang Investasi Daerah dalam Rangka HPN 2022”, merupakan rangkaian kegiatan Hari Pers Nasional (HPN) 2022 di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) yang berlangsung tanggal 6-9 Februari.
Lokasi pameran berada di eks tugu MTQ Kendari dan dibuka langsung oleh Gubernur Sultra, Ali Mazi, hari Minggu (06/02/22).
Gubernur Sultra, Ali Mazi saat menyampaikan sambutannya mengatakan, pameran ini merupakan rangkaian kegiatan HPN 2022 di Kota Kendari, dan menjadi salah satu event besar awal tahun ini.
“Saya berharap agar para peserta pameran dapat memanfaatkan momentum yang baik ini, sehingga terjadi transaksi jual beli, bahkan menjadi hubungan bisnis dan komitmen investasi ke depannya,” kata Ali Mazi.
Ia berharap, pameran ini dapat meningkatkan sinergi dalam memajukan pembangunan di Bumi Anoa Sultra.
BACA JUGA: Masjid Al-Alam, Ikon Kendari Tempat Acara Puncak HPN 2022
Karena itu, pameran promosi ini harus dimanfaatkan secara maksimal oleh seluruh peserta pameran.
Pameran ini sejalan dengan salah satu misi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sultra, yang ingin memajukan daya saing wilayah melalui penguatan ekonomi lokal dan peningkatan investasi.
“Pameran ini guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah Sultra, sekaligus mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional (PEN),” tutur Ali Mazi.
Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat (NasDem) Sultra ini mengharapkan ajang promosi dan pemasaran berbagai produk dan komoditi lokal dapat memicu investasi.
Peluang itu berupa investasi di sektor pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan, industri dan perdagangan maupun pariwisata serta sektor jasa-jasa lainnya di Sultra.
BACA JUGA: Tugu Persatuan, Sasaran Wisata Peserta HPN
Dalam penyelenggaraan pameran ini, terdapat 75 stan dengan 66 peserta, yang terdiri dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemprov Sultra, Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Tenggara, instansi vertikal, BUMN dan BUMD, perbankan serta stakeholder, pelaku usaha industri besar, IKM, dan UMKM se-Sultra.***
