Laporan Keuangan jangan dilihat hanya kegiatan rutin, tapi bagian penting upaya menuju pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan
MATARAM.LombokJournal.com ~ Plh Pj Gubernur NTB Ibnu Salim, SH, M.Si, CGCAE menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah (LKPD) dan Koordinasi Pemeriksaan Laporan Keuangan Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2023.
BACA JUGA : Pengendalian Inflasi Jelang Ramdhan dan Hari Eaya Idhul Fitri
Acara tersebut berlangsung di Auditorium Gedung BPK RI Jakarta, Jum’at (08/03/24).
Plh Pj Gubernur yang juga menjabat sebagai Penjabat (Pj) Sekretaris Saerah (Sekda) Provinsi NTB juga hadir bersama 20 Pj Gubernur wilayah Indonesia Timur.
Pembukaan acara dilakukan oleh Anggota VI BPK RI, Prof. Pius Lustrilanang, SIP., M.Si., CSFA., CFrA. Hadir pula tamu terhormat Budi Gunawan Sadikin, Menteri Kesehatan Ir. Suharti, MA., Ph.D., Sekjen Kemendikbud, Plh. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI, dan Direktur Keuangan BPJS.
Prof. Dr. Pius Lustrilanang menekankan bahwa penyusunan laporan keuangan tidak boleh dilihat hanya sebagai kegiatan rutin. Tapi merupakan bagian penting dari upaya menuju pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan baik di tingkat nasional maupun daerah.
BACA JUGA : Hak Angkjet Masih Berjalan: Antara Harapan dan Tantangan
Lebih lanjut Pius juga menyoroti pentingnya membangun komunikasi dan sinergi yang kuat antar pimpinan entitas. Termasuk penyiapan database keuangan yang memadai dan aplikasi pendukung.
Pius Lustrilanang berpesan kepada tim pemeriksa laporan keuangan untuk tetap berpegang pada nilai-nilai independensi, integritas, dan profesionalisme, dengan tetap menjunjung tinggi kode etik BPK dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
Terkait pemeriksaan LKPD Provinsi NTB Tahun 2023, Pj. Sekda didampingi Plh. Inspektur Provinsi NTB, Muhariyadi Kurniawan, S.Sos., M.E, menyampaikan harapannya, agar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi NTB semakin meningkat kualitasnya setiap tahunnya.
Dengan meningkatkan kualitas laporan itu, diharapkan NTB mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 13 tahun berturut-turut.
BACA JUGA : Dt Najam Buka Rakor Diskominfotik Kabupaten/Kota se NTB
Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menegakkan tata kelola dan pengelolaan keuangan yang akuntabel dan transparan. nov/dyd
