Cegah Potensi Korupsi di Daerah, KPK melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam pencegahan korupsi
TANJUNG.lombokjournal.com ~ Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Tematik Pemberantasan Korupsi Terintegrasi tahun 2022 yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Lombok Utara, dibuka Bupati H. Djohan Sjamsu, SH, di aula Kantor Bupati, Jumat (01/07/22).
Kegiatan monev itu merupakan upaya pencegahan sejak dini atau prevensi pengurangan risiko dan potensi korupsi di daerah.
BACA JUGA: Wapres Serahkan Santunan BPJS Ketenagakerjaan di NTB
Selain itu untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi di wilayah Kabupaten Lombok Utara (KLU),
Bupati Djohan mengatakan,capaian nasional Indeks MCP tahun 2021 sebesar 71 persen, Indeks MCP Provinsi Nusa Tenggara Barat 84 persen, dan Indeks MCP KLU sebesar 48 persen.
Jika dikomparasikan dengan capaian tahun 2020, nilai Indeks MCP KLU tahun ini turun 64 persen.
“Penurunan ini disebabkan oleh beberapa hal termasuk peningkatan standar penilaian dari tiap-tiap area intervensi yang ditetapkan oleh KPK,” kata bupati.
Tahun 2022 penilaian pencegahan korupsi terintegrasi oleh KPK semakin spesifik dan tajam. Sehingga indikator yang dihasilkan dalam pencegahan korupsi lebih transparan.
Penilaian ini memotivasi jajaran Pemda KLU lebih ekstra dalam memenuhi dokumen penilaian agar target sebesar 75 persen dapat tercapai.
“Capaian MCP Pemerintah Daerah menjadi salah satu indikator pemberian Dana Insentif Daerah (DID) oleh pemerintah pusat,” jelas bupati.
Kata Bupati Djohan, demi kelancaran pelaksanaan program pemberantasan korupsi terintegrasi tahun 2022, pihaknya mengharapkan seluruh perangkat daerah dapat meningkatkan kerja sama serta sinergi bersama.
Maksudnya, agar mampu menjadi daerah yang berAKHLAK (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif serta kolaboratif).
“Bagi seluruh kepala PD dan staf tolong pahami dan pedomani aturan yang berlaku, di mana titik-titik yang dianggap rawan sehingga kita dapat terhindar dari tindak pidana korupsi ini,” tandas Djohan.
Pemda KLU, menurutnya, ada beberapa titik rawan yang berpotensi terjadinya tindak pidana korupsi.
Misalnya, pada sektor pengeluaran dan penerimaan daerah, sektor pengadaan barang dan jasa, proses pemberian izin dan rekomendasi, tata kelola pemerintah daerah, dan aset pemerintah daerah serta pengelolaan dana desa.
“Kami menyambut baik monev ini, kita harapkan mampu mendorong Pemerintah Daerah menyelenggarakan tata kelola pemerintahan lebih transparan dan akuntabel,” pungkasnya.
Tugas pencegahan
Direktur Koordinasi Supervisi Wilayah V, Budi Waluyo menyampaikan, sesuai dengan Undang-Undang nomor 19 tahun 2019, KPK memiliki tugas pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana korupsi.
Selain itu juga melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam pencegahan korupsi, monitoring, dan supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pencegahan korupsi, serta melakukan penindakan atas tindak pidana korupsi.
Berdasarkan kelima tugas KPK tersebut, pihaknya melakukan kegiatan yang menghadirkan seluruh pimpinan perangkat daerah di KLU.
BACA JUGA: Bantuan Mesin dan Alat Pancing Nelayan di Sembaro
“Salah satu program KPK yang sedang berjalan pada Pemerintah Daerah terkait delapan area intervensi meliputi perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah dan tata kelola dana desa,” tutup Budi.
Kegiatan monev itu dihadiri langsung oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI, Budi Waluya, Kepala Satgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK, Abdul Haris, para PIC Kordinator KPK, para Kepala PD serta stakeholders yang terkait.***
