Senggigi – lombokjournal.com
Konferensi Internasional Ulama Islam Dunia yang berlangsung di Senggigi, Lombok Barat (30 Juli – 1 Agustus), ditutup dengan 9 rekomendasi. Di antaranya, mendirikan pusat kajian Terorisme, Radikalisme, dan Sektarianisme. Dan menyusun rencana strategis kontra terorisme, radikalisme dan sektarianisme. “Islam tidak ada hubungannya dengan sektarianisme,” kata Gubernur TGH M Zainul Majdi, saat penutupan koferensi di Senggigi, Seni (1/8).
Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi menegaskan, hasil-hasil yang diperoleh dalam penyelenggaraan konferensi tersebut, menguatkan islam yang benar, yang bertentangan dengan terorisme dan sektarianisme.
“Justru Islam mengajak dan menyeru serta menawarkan perdamaian. Islam juga tidak ada hubungannya dengan sektarianisme. Sebab sektarianisme sebenarnya hal-hal primordial yang tak perlu dikembangkan,” jelas Gubernur.
Lebih lanjut dikatakannya, perbedaan suku, agama, ras dan golongan justru untuk saling mengenal, saling mengisi dan saling belajar, tegasnya.
Pada sambutannya Gubernur Majdi sempat menyinggung soal Pembukaan MTQ yang dilakukan Preside., Joko Widodo. Ucapan terima kasih disampaikannya, atas kepercayaan untuk NTB menjadi tuan rumah MTQ, dan sekaligus tuan rumah pelaksanaan konferensi internasional Ulama Islam dunia tersebut.
Gubernur juga sempat menjelaskan salah satu kesenian tari kolosal yang dihadirkan pada saat pembukaan MTQN. Dikatakannya, NTB sengaja menampilkan budaya tersebut sebagai sebuah keunikan, Islam di Nusa Tenggara Barat ini yang memiliki sejarah sendiri.
“Islam datang membawa perubahan yang sangat signifikan. Islam membawa cara pandang yang sugguh sangat berbeda dengan keadaan sebelumnya,” jelasnya di hadapan ratusan peserta konferensi tersebut.
9 Rekomendasi
Konferensi Internasional Kontra Terorisme dan Sektarianisme, di Lombok (NTB), kerjasama antara MUI dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, resmi ditutup Wakil Menteri Luar Negeri RI, Prof. Dr. Abdurrahman Fahri, di Hotel Sentosa, Senin (01/08). Penutupan konferensi yang berlangsung sejak tanggal 30 Jul tersebut dihadiri juga Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi, Ketua Majelis Ulama Indonesia, KH. Muhyiddin Junaidi, MA dan Dewan Pimpinan MUI Prof. Dr. Yunahar Ilyas.
Sekretaris Jenderal Rabithal Al Alam Al Islami, Prof. Dr. Abdullah Bin Abdul Muhsin At-Turki bersama ulama dari 12 negara di dunia. Ia menjelaskan, isu radikalisme dan sektarianisme merupakan isu global yang harus menjadi perhatian serius para ulama islam di dunia.
Abdullah Bin Abdul Muhsin tegas menolak segala teror yang menimpa dunia Islam saat ini, yang mengorbankan nyawa dan merendahkan kemanusiaan. Namun masyarakat internasional diam dan tidak bertindak apa. Maka, ia menuntut agar pelaku-pelaku teror atas umat Islam dapat dibawa ke hadapan pengadilan internasional, dan diadili atas perbuatannya
Selain itu, Abdullah Bin Abdul Muhsin menyampaikan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo, juga seluruh rakyat Indonesia, atas perhatian yang besar kepada pelaksanaan konferensi. Presiden Joko Widodo membuka kegiatan tersebut, hari Sabtu (30/7) lalu.
Konferensi Ulama itu menghasilkan sembilan rekomendasi, yang dicetus oleh peserta konferensi. Sembilan rekomendasi tersebut sebagai berikut:
- Kepada Muslim World League, agar mendirikan pusat kajian Terorisme, Radikalisme, dan Sektarianisme, bekerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia.
- Membentuk komite yang mengontrol pelaksanaan seluruh rekomendasi yang dihasilkan oleh Konferensi ini, terdiri atas Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kementerian Agama Republik Indonesia, dan Muslim World League
- Menyusun rencana strategis kontra terorisme, radikalisme dan sektarianisme yang terjadi di Asia, sebagaimana yang telah dilakukan oleh pemerintah beberapa negara Islam, bekerjasama dengan masyarakat internasional. Muslim World League diharapkan untuk melakukan tindakan-tindakan yang tepat di dalam hal ini, bersama dengan pihak-pihak yang berkompeten
- Mendukung pengajaran agama di negara-negara Asia, dengan mengembangkan sistem pembelajaran, atau mendirikan lembaga pendidikan Islam untuk menutupi kebutuhan masyarakat, dan memenuhi keperluan terhadap tenaga-tenaga pendidik atau imam-imam masjid yang mampu untuk menjelaskan tentang bahaya sikap radikal dan sektarian, serta mengukuhkan sikap moderat sebagai bagian dari ajaran Islam, sebagaimana firman Allah Subhanahu Wata’ala di dalam QS al-Baqarah (02)/ 143
- Mengajak para ulama Islam agar menjalankan peran dan tanggungjawab mereka, untuk mengarahkan pemuda-pemuda umat dengan pemahaman yang benar tentang jihad, takfir, wala’ dan bara’ (loyalitas dan anti loyalitas), kedaulatan negara, kewajiban taat kepada pemimpin dan larangan melakukan makar, atau segala yang berkaitan dengan permasalahan seperti ini
- Meluruskan metodologi dakwah, sesuai konsep Islam, yaitu mendahulukan sikap bijaksana, dan pengajaran yang baik. Mengajak para pimpinan-pimpinan organisasi kemasyarakatan di negara-negara Asia untuk bekerjasama dengan lembaga-lembaga sosial Islam untuk mengadakan pelatihan-pelatihan imam dan dai
- Membentuk forum komunikasi antar sesama lembaga Islam dalam tingkat internasional yang bertujuan untuk menyatukan segala potensi yang dimiliki, di bawah koordinasi Muslim World League, dan bekerjasama dengan institusi-institusi terkait. Forum ini diharapkan untuk melakukan pertemuan-pertemuan koordinasi secara berkala, untuk merumuskan langkah-langkah strategis menghadapi ancaman terorisme, dan sektarianisme di Asia
- Membantu kaum muslim minoritas, khususnya di bidang pendidikan, agar dapat terhindar dari sikap ekstrim, atau tindakan radikal dan konfrontasi dengan kelompok-kelompok masyarakat lainnya, sehingga dapat lebih produktif untuk memberikan perbuatan yang terbaik bagi negaranya, dan membuktikan kesempurnaan agama Islam bagi orang lain
- Mewujudkan perbaikan yang menyeluruh terhadap kondisi umat Islam, sehingga mampu memperlihatkan identitas keislaman yang utuh, dan memenuhi keperluan masyarakat di dalam memerangi kerusakan. Mempergunakan sumber daya alam dan manusia secara baik, demi mewujudkan keadilan, dan menjaga kehormatan kemanusiaan, serta keseimbangan antara hak dan kewajiban.
Suk
(Foto: Biro Humas Setda Pemprov NTB)
