Kerjasama dan kebersamaan berbagai unsur pemerintah merupakan kunci keberhasilan membangun NTB. Itu tercermin pelibatan unsur TNI, Polri dan seluruh alat negara menangani permasalahan masyarakat.
MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. TGH. M. Zainul Majdi mengungkapkan itu saat ramah tamah bersama Pangdam IX Udayana, Mayor Jenderal, Komaruddin Simajuntak dan istri, di Pandopo Gubernur, Rabu (03/05/2017).
Gubernur menyampaikan apresiasi kepada TNI bersama Polri dan seluruh alat negara bekerjasama bersama pemerintah daerah beserta seluruh masyarakat NTB. Juga.
“Bekerja untuk memastikan agar tujuan republik ini dibangun dan didirikan oleh pejuang bangsa, itu terwujud di NTB,” ungkapnya yang menegaskan, TNI, Polri beserta seluruh alat negara telah banyak membantu pemerintah daerah, khususnya penyelasaian sengketa 109 hektar lahan yang ada di kawasan KEK Mandalika.
Gubernur yang hadir bersama Hj. Erica Zainul Majdi menjelaskan, penyelesaian lahan tersebut sebelumnya telah melewati waktu 29 tahun. Berbagai ujian dan tantangan selama rentang waktu tersebut sering ditemui pemerintah daerah.
“Maka kemudian, saya bersama Pak Kaploda, Pak Danrem, Pak Kajati, Ketua Pengadilan Tinggi, Pak Kabinda, di bawah supervisi Pak Menko Kemaritiman, Pak Luhut Panjaitan, kami bekerja bagaimana menghadirkan solusi. Kita orientasinya solusi dan sekali bekerja,” jelas Gubernur di hadapan tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh pemuda.
Masalah yang 29 tahun tersebut dapat terselesaikan dalam jangka waktu kurang dari enam bulan, berkat dukungan dan kerjasama dari TNI, Polri, beserta masyarakat dan seluruh jajaran pemerintahan.
Penyelasaian tersebut mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. Beberapa hari lalu deputi dari sekretaris kabinet, datang khusus ke NTB untuk memotret pola yang dilakukan di NTB dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
Pola tersebut akan dibakukan dalam bentuk produk hukum, entah berbentuk Perpres, yang mengadopsi pola penyelesaian mandalika ini untuk kasus-kasus serupa di daerah lain.
Pola NTB diadopsi menjadi pola nasional. “Alhamdulillah kita bisa menyelesaikan masalah yang ada di daerah kita dengan sebaik-baiknya,” ungkap gubernur.
Gubenur menjelaskan, meski pemda dan TNI, Polri terdapat garis terkait batasan fungsi dan kewenangan, saat bicara isu-isu riil yang ada di tengah masyarakat, maka seharusnya batasan-batasan tidak relevan dibicarakan.
“Sekali lagi, kalau ada potensi masalah, berhentilah kita menyerahkannya pada waktu. Segera kita tangani, kita buat regulasinya,” pungkas Gubernur.
Pangdam IX Udayana, Mayor Jenderal, Komaruddin Simajuntak menyampaikan, kehadiran anggota TNI membantu pemerintah mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“Di tingkat pusat, panglima tertingginya adalah presiden. Saya sampaikan kepada anak-anak Udayana saya, panglima tertinggi di Provinsi adalah Gubenur, begitu juga di kabupaten/kota, panglima tertingginya Bupati atau Walikota,” ungkapnya.
Ditegaskannya, kehadiran TNI adalah membantu pemerintah mewujudkan swasembada pangan.
“Kalau swasembada itu tidak tercapai, saya perintahkan kepada seluruh perwira, tidur di sawah, khususnya di Nusa Tenggara Barat,” tutupnya.
Rr/Humas
