Menurut Bang Zul, industrialisasi yang memanfaatkan lahan hutan dengan produknya dapat bersama sama dengan upaya pelestarian hutan yang ada
MATARAM.LombokJournal.com ~ Gubernur NTB, Zulkieflimansyah yang biasa disapa Bang Zul membuka rapat koordinasi percepatan perhutanan sosial yang dihadiri seluruh pemangku kebijakan se NTB, di Hotel Golden Palace, Mataram, Senin (04/09/23).
BACA JUGA: Festival Komunitas Seni Media (FKSM) 2023
Menurut Bang Zul, perluasan perhutanan sosial di Nusa Tenggara Barat diharapkan tidak saja bertambah dan menggerakkan sektor ekonomi melalui industrialisasi. Namun secara bersamaan memelihara hutan dengan cara produktif.
“Di negara maju bukan tidak boleh menebang hutan. Tapi ada strategi agar keseimbangan terjaga dan menghasilkan secara ekonomi bagi masyarakat,” ujar Bang Zul.
Bang Zul mengatakan, yang utama dari strategi perluasan dan pengelolaan hutan sosial, bagaimana menggerakkan semua pihak agar bekerja nyata.
Dari sisi industri, menurut Bang Zul, peta jalan industrialisasi yang memanfaatkan lahan hutan dengan produknya dapat secara bersama sama diwujudkan oleh pemerintah dan masyarakat.
BACA JUGA: Mengabadikan Keindahan Lombok Lewat Lomba Foto
Strateginya, perluasan hutan yang tidak mengurangi namun bahkan melestarikan hutan yang ada.
Rahmat Sabari, perwakilan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) mengatakan, telah ada 82 ribu Ha perhutanan sosial di NTB dari target nasional 285 ribu Ha di tahun 2030.
Ditambahkannya, sepertiga dari kawasan hutan NTB akan dialokasikan untuk pengembangan kawasan perhutanan sosial untuk menjawab persoalan lingkungan dan masyarakat pesisir hutan.
Dalam masterplan kawasan pengembangan hutan terpadu NTB, yang sedang berproses adalah kawasan Mandalika, Kabupaten Bima dan Dompu dengan pendekatan mitigasi.
“Nantinya strategi pengelolaan hutan sosial dengan pendekatan industrialisasi akan bersinergi dengan program program dinas”, jelasnya.
BACA JUGA: Taiwan Jajaki Kerja Sama dengan Provinsi NTB
Hadir pula perwakilan kabupaten/kota, Kepala BPSK Jawa, Bali, Nusra, Kadis LHK dan stakeholder non pemerintah lainnya.***
