Masa depan sumber daya alam hutan di NTB, bergantung bagaimana semua pihak memperlakukan hutan, apakah melakukanpelestarian atau melakukan eksploitasi
MATARAM.lombokjournal.com –
Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menjadi Keynote Speaker pada kegiatan “Workshop Intensif Fiskal Berbasis Ekologi Untuk Mendukung Pencapaian SDG’s di Provinsi NTB” melalui video conference, Selasa (15/12/20).
DIkatakan, Pemerintah Provinsi NTB telah menggagas berbagai program unggulan yang diharapkan dapat mengakselarasi percepatan pebangunan di NTB. Hal ini sekaligus menjawab berbagai tujuan pencapaian pembangunan berkelanjutan di tingkat nasional (SDG’s).
Kata Wagub, Pemprov NTB mendukung penuh segala bentuk misi penyelamatan lingkungan melalui insentif fiskal berbasis ekologi.
“Prinsip kita, warisan terbaik yang bisa kita berikan untuk anak dan cucu kita adalah lingkungan yang lebih baik di masa yang akan datang,” kata Ummi Rohmi.
Seluruh jajaran Pemprov NTB juga harus sungguh-sungguh menyatukan mindset mengenai pembangunan berorientasi lingkungan,
“Kita tidak boleh main-main, ke depan seluruh pembangunan NTB harus orientasinya lingkungan, produktivitas berjalan tetapi tidak mengorbankan lingkungan,” ungkap Umi Rohmi.
Wagub menyampaikan, bahwa pihaknya memiliki enam misi utama pembangunan NTB lima tahun ke depan. satunya adalah NTB Asri dan Lestari, yang diimplementasikan dalam bentuk program prioritas, NTB Hijau (Rehabilitasi Lahan Kritis) dan NTB Zero Waste (Penanganan dan Pengelolaan Sampah).
Untuk mengoptimalkan program tersebut, dibutuhkan komitmen yang kuat dan sinergi baik dari Pemerintah Pusat hingga ke Pemerintah Desa dalam proses pencapaiannya.
Karena itu, dibutuhkan seperangkat instrument yang mampu mendorong integrasi dan sinkronisasi tersebut, salah satunya dengan memberikan insentif fiskal kepada pemerintah kabupaten/kota dalam mendorong program tersebut secara simultan.
Pelestarian atau eksploitasi
Sebelumnya Kepala Bappeda Provinsi NTB Dr. H. Amry Rakhman mengatakan, masa depan sumber daya alam hutan di NTB bergantung dari bagaimana semua pihak memperlakukan hutan tersebut, apakah akan melakukan perlindungan, konservasi, pelestarian atau justru melakukan eksploitasi.
Ia mengatakan, pihaknya memiliki komitmen untuk melindungi hutan dengan baik, dan untuk memelihara dan menjaganya, membutuhkan keterlibatan semua pihak, yaitu baik pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat.
Pihaknya juga mendukung misi penyelamatan lingkungan melalui insentif fiskal berbasis ekologi dengan memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah yang melindungi linkungannya terutama sumber daya hutan.
“Kalau dikaitkan dengan pembangunan berkelanjutan, secara umum ada tiga hal yang kita pertimbangkan, pertama pembangunan harus sesuai dengan lingkungan, kedua banyak masyarakat di sekitar hutan yang menggantungkan hidup dengan sumber daya hutan dengan mempertimbangkan sosial, ekonomi dan budaya, bagaimana keserasian diantara aspek pembangunan berkelanjutan itu yang menjadi penting untuk didalami”, tuturnya.
Kepala Bappeda berharap, melalui workshop ini dapat mendukung percepatan pembangunan di NTB dan memberi manfaat bagi masyarakat.
Rr/HmsNTB
