TGB: “Pancasila Titik Tengah Tangkal Radikalisme.”

Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi usai diskusi nasional “Demokrasi Pancasila Sebagai Penangkal Radikalisme” di Hotel Swiss Bilinn Surabaya, Kamis, (7/9), (Foto: Dok Humas NTB)
image_pdfSimpan Sebagai PDFimage_printPrint

Radikalisme timbul dari pemahaman keliru dalam menafsirkan agama, disamping akibat depresi dan tekanan ekonomi

Diskusi “Demokrasi Pancasila Sebagai Penangkal Radikalisme”

SURABAYA.lombokjournal.com – Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi yang akrab dipanggil TGB (Tuan Guru Bajang) menegaskan, tindakan radikalisme yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu saat ini, tidak sesuai dengan ajaran agama mana pun.

Ia menduga tindakan itu hanya timbul dari pemahaman yang keliru dalam menafsirkan agama serta depresi hidup dan tekanan ekonomi.

“Radikalisme harus disikapi dengan titik tengah. Titik tengah itu, adalah  pancasila sebagai alat ukur menangkal radikalisme. Dan pendidikan sebagai alat mobilitas vertikal kolektif,” tegasnya.

Menurutnya, Pendidikan merupakan alat mobilitas terbaik dalam menciptakan generasi yang berkualitas, dan jauh dari tindakan-tindakan radikal.

TGB menyampaikan pandangannya saat menjadi narasumber dalam diskusi nasional “Demokrasi Pancasila Sebagai Penangkal Radikalisme” di Hotel Swiss Bilinn Surabaya, Kamis, (7/9)/,  diselenggarakan oleh HR. Djoko Soemadijo Istitute bekerjasama dengan Universitas Marotama Surabaya.

TGB diundang secara khusus untuk memaparkan pemikirannya bersama tokoh-tokoh nasional lainnya, diantaranya Ketua DKPP RI,  Dr. Harjono, SH., M.Ci dan  HR. Djoko Soemadijo  yang telah dikenal luas sebagai seorang tokoh pendidikan di Indonesia.

Di hadapan ratusan pemuda, mahasiswa dan civitas akademika Universitas Marotama Surabaya yang hadir, TGB mengatakan, radikalisme terjadi jika institusi-institusi sosial keagamaan  kehilangan jati dirinya.”Terutama dalam menangkal berkembangnya paham-paham radikal,” katanya.

Sehingga timbul labe, kekerasan-kekerasan atau radikalisme yang terjadi berasal dari institusi sosial, seperti Ponpes yang biasa dikaitkan dengan tindakan radikalisme.

Untuk mengeliminirnya, maka Pancasila harus ditafsirkan secara benar sesuai dengan kaidahnya, tidak boleh semaunya. Jika terjadi perbedaan penafsiran,  harus didiskusikan untuk menghasilkan hal terbaik.

TGB mengingatkan, pentingnya nilai-nilai dasar demokrasi Pancasila yang mengutamakan musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Itu direflikasikan dalam meretas perbedaan pendapat.

“Termasuk dalam penyelesaian berbagai permasalahan dalam konteks hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara,” ujarnya.

Hal itu menghindari munculnya sikap saling menyalahkan. Bahkan melihat orang yang tidak sefaham sebagai musuh yang harus diperangi. “Itu tidak boleh terjadi,” tegas TGB

TGB mengajak lebih mengedepankan rasionalitas dalam  segala tindakan, serta menumbuhkan rasa bangga sebagai anak bangsa yang memiliki dasar negara Pancasila.

Kebanggaan  itu, harus ditafsirkan memahami pancasila sebagai pedoman berbangsa dan bernegara. Menjadikannya  sebagai sumber dari penyelesaian  segala permasalahan kebangsaan.

“Pancasila harus hadir dalam mewujudkan keadilan sosial. Bahkan menjadi sumber penggerak dalam setiap  tindakan kepedulian sosial kepada sesama, walau di belahan dunia mana pun,” tegasnya.

AYA/Hms