Sejak wewenang penyelenggaraan SMA/SMK diambil alih provinsi, sekolah diminta benar-benar pedomani aturan yang ada
MATARAM.lombokjournal.com — Maraknya isu pungutan liardan praktik percaloan saat proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) , mendapat respon Gubernur NTB, H.M Zainul Majdi di Mataram.
“Supaya tidak tersangkut masalah, sekolah saya minta bisa pedomani semua aturan yang ada. Misalnya, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dalam penggunaannya dipedomani betul aturannya,” kata Gubernur Zainul Majdi, Selasa (11/7)
Menghindari penyimpangan yang sering terjadi di sekolah seperti pungutan liar ( pungli ), semua sekolah, khususnya Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah menangah kejuruan ( SMK ) sederajat yang kini kewenangannya di ambil alih oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) diminta selalu berpedoman dalam aturan yang ada dalam membuat setiap kebijakan
“Biasanya kan menjelang penerimaan siswa baru sering terjadi hal seperti itu, ” cetusnya.
ia minta semua guru untuk benar – benar menjaga dan menjadikan sekolah sebagai tempat terhormat dan dibanggakan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB diminta melakukan pembenahan, menerapkan prinsip akomodatif dan mengakomodir tenaga semua tenaga honorer.
“Pembenahan menyangkut reward dan punishmen, kalau ada yg melakukan pelanggara atau penyimpangan, harus dilakukan tindakan tegas. Tidak ada toleransi bagi yang melakukan pelanggaran,” kata gubernur.
AYA
