“Berbagai pernyataan dari Fraksi-fraksi akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan yang kami miliki.” kata LaLu Gita Ariadi
MATARAM.lombokjournal.com – Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, HL Drs Gita Ariadi, M.Si menyampaikan, atas pandangan pimpinan, fraksi-fraksi dan segenap anggota DPRD terhadap laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2019, Pemerintah Provinsi NTB menerima pandangan yang disampaikan, kemudian menjadi perhatian dan pembenahan.
Lalu Gita Ariadi mewakili Gubernur Provinsi NTB Dr. H Zulkieflimansyah menyampaikan tanggapan, dalam Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, Rabu (17/06/20) di Ruang Sidang Utama DPRD NTB.
Rapat Paripurna itu membahas jawaban Gubernur NTB atas pandangan umum Fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2019.
Sekda mengatakan, Pemerintah Provinsi NTB menerimanya dan sekaligus menjadi perhatian untuk melakukan pembenahan langkah dan kegiatan guna mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang produktif, transparan dan akuntabel.
Beberapa pandangan, masukan dan saran tersebut antara lain meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, khususnya yang terkait dengan pendapatan daerah yang harus didukung dengan regulasi yang jelas.
Selanjutnya, mendorong sektor-sektor ekonomi yang mempunyai daya ungkit untuk mengurangi tingkat kemiskinan dan memperbesar peluang penyerapan tenaga kerja, serta pemerataan pembangunan antar sektor dan wilayah.
Selain itu, pandangan, masukan dan saran DPRD yaitu melakukan penataan ulang terhadap seluruh aset-aset yang dimiliki oleh pemerintah Provinsi NTB agar terjadi kesesuaian dengan neraca daerah.
Juga mengenai prlunya dilakukan evaluasi atau peninjauan ulang terhadap kontrak-kontrak kerjasama pemanfaatan aset yang dimiliki pemerintah daerah.
“Juga mengembangkan investasi yang profitable dan sustainable untuk mendongkrak peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD secara berkelanjutan serta menindaklanjuti rekomendasi dan temuan BPK RI yang belum terselesaikan,” terang Gita.
Gita menyatakan, pernyataan dari fraksi-fraksi akan menjadi perhatian pemerintah daerah dengan sungguh – sungguh dan akan ditindaklanjuti.
“Berbagai pernyataan dari Fraksi-fraksi akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan yang kami miliki.” kata LaLu Gita Ariadi..
AYA/HmsNTB
