Wagub NTB tegaskan, standarisasi kualitas jajanan sekolah penting diperhatikan
MATARAM.lombokjournal.com ~ Upaya penanggulangan kesehatan anak terhadap berbagai jajanan sekolah yang beredar menjadi perhatian Pemerintah Provinsi NTB.
Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah menegaskan bahwa pentingnya memperhatikan standar jajanan anak – anak di sekolah.
“Bicara kesehatan untuk para pelajar, anak – anak NTB banyak yang anemia, rata – rata nggak sarapan, makan di sekolah, diharapkan kualitas jajanan sekolah di NTB dapat terstandar dengan baik,” tutur Ummi Rohmi.
BACA JUGA: Atasi Masalah Sampah, Pemprov Siap Implementasi EPPIC di NTB
Ia mengatakan itu saat menerima audiensi Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Mataram yang berlangsung di Ruang Kerja Wagub NTB, Selasa (12/07/22).
Anak sekolah masih mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan, sehingga membutuhkan konsumsi pangan yang cukup dengan gizi seimbang.
Penelitian menunjukkan, tingkat kecukupan energi dan protein untuk anak umur 7–12 tahun berkisar antara 71,6–89,1 persen, dan antara 85,1–137,4 persen.
Namun data menunjukkan bahwa 44,4 persen dan 30,6 persen anak mengonsumsi energi dan protein di bawah angka kecukupan minimal (Riskesdas, 2010).
Ummi Rohmi juga menghimbau agar BPOM dapat bersinergi dengan seluruh stakeholder terkait agar dapat memonitoring jajanan sekolah.
“Harus dilakukannya kerjasama untuk bisa merumuskan proses monitoring jajanan anak sekolah dari TK sampai SMA/SMK dan SLB se – NTB,” kata Ummi Rohmi.
Ummi Rohmi mengatakan, apabila sudah ada standar maupun aturan, maka para pedagang pasti akan menyesuaikan.
“Banyak yang cari rejeki, tetapi kalau ada kontrol pasti mereka menyesuaikan, bagaimana kita membuat standar agar jajanan di NTB paling tidak di sekolah sekolah ini paling tidak sehat,” ungkapnya.
BACA JUGA: Lomdeskel, Percepat Berbagai Program Berbasis Desa
Sementara itu, Kepala BPOM Mataram I Gusti Ayu Adhi Aryapatni mengatakan, sejak tahun 2011 terdapat program nasional yaitu Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS), sebanyak 1.107 sekolah yang sudah diintervensi.
“Programnya sudah nasional yang PJAS, namun bu Wagub meminta untuk lebin intensif lagi, karena baru 14.9 persen dari jumlah sekolah di NTB sehingga perlunya replikasi dan butuh sinergi dengan seluruh stakeholder,” ungkapnya.***
