Menjadi Polisi Pamong Praja (Pol PP) yang baik sekaligus pengayom masyarakat itu berat implementasinya, ini kata Sekda NTB
MATARAM.lombokjournal.com ~ Menjadi Polisi Pamong Praja (Pol PP) yang baik sekaligus sebagai pengayom masyarakat itu berat.
Sekda NTB, HL. Gita Ariadi menyampaikan itu saat Bimbingan Teknis (Bimtek) Pol PP bertajuk “Optimalisasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Berbasis Kinerja Menuju Pemerintahan Yang Agile” di Gedung BPSDM Prov. NTB, Mataram, Selasa (26/07/22).
“Dalam bait 10, 11 dan 12 Mars Pol PP itu rela berkorban pengayom masyarakat dicintai rakyat. Indah dalam narasinya untuk diorasikan tetapi menjadi berat untuk diimplementasikan,” kata Sejda NTB.
BACA JUGA: Gubernur NTB: Jangan Takut Menulis Cerita Bangsa Sendiri
Miq Gita sapaan akrab Sekda NTB ini menambahkan, pengorbanan itu bisa dilakukan oleh orang yang sudah selesai dengan urusannya sendiri.
Artinya lebih mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan golongan dan kepentingan pribadi.
Sekda menyampaikan mengapresiasi atas kerja keras mewujudkan bagaimana kerja-kerja Pol PP yang ideal dengan segala keterbatasan, dalam menjaga keamanan keselamatan pimpinan sebagai bentuk kerja nyata.
“Mudah-mudahan, teman-teman Satpol PP diberikan kekuatan bimbingan dan perlindungan oleh Allah SWT,” tutup Miq Gita.
Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) NTB, Najamudin Amy menginginkan pejabat fungsional ini memahami bahwa saat ini era sudah berubah. Zaman juga sudah pesat berkembang, media sosial menjadi keseharian.
Dalam pelaksanaan tugas ini beralih dari pelaksana menjadi pejabat fungsional sehingga apa yang mesti dilakukan kedepannya.
“Upgrading capacity menjadi keharusan. Selain itu harus merefres kembali perilaku kita menjadi lebih baik dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” jelasnya.
Kasat Pol PP juga menyebutkan, kehadiran satpol PP menjadi kebutuhan.
Para pejabat fungsional harus memaknai, fungsinya sebagai polisi pamong praja tidak hanya mengawal, mengamankan pimpinan dan objek vital lainnya di provinsi maupun kabupaten/kota di NTB.
BACA JUGA: Gubernur NTB Bicara Kemajuan Teknologi dan Merdeka Belajar
Tapi juga mengawal kebutuhan kepentingan apa yang menjadi kehendak masyarakat umumnya.
Dalam proses pendidikan sebagai bentuk cara menambah wawasan dan pengetahuan itu adalah keniscayaan yang harus dilakukan.
Sehingga rencana ke depan, Kasat Pol PP akan lebih banyak melakukan bimtek dan pelatihan minimal sebulan sekali baik pelatihan hard skill maupun soft skill. ***
