LOMBOK BARAT.lombokjournal.com — Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan RI, I Ketut Diarmita mengatakan, program Upaya Khusus Sapi Induk Wajib Bunting (Upsus SIWAB) merupakan salah satu program prioritas pemerintah di sektor peternakan untuk memacu tingkat kelahiran ternak Sapi nasional.
“Selama ini kontribusi populasi ternak lokal terhadap kebutuhan nasional relatif rendah. Program Upsus SIWAB ini merupakan bagian intervensi pemerintah untuk mendorong loncatan populasi ternak khususnya Sapi,” kata Ketut, Selasa (28/2) lokasi peluncuran Upsus SIWAB secara nasional yang dilakukan di Komplek Agro Eduwisata, Desa Lelede,Kecamatan Kediri, Lombok Barat.
Menurutnya, untuk program tersebut pemerintah mengalokasikan sekitar Rp1,1 Triliun untuk program ini untuk pelaksanaan di semua Provinsi,” kata Ketut.
Ia menjelaskan, dengan anggaran Rp1,1 Triliun itu program Upsus SIWAB akan dilakukan tahun ini di seluruh Provinsi termasuk NTB.
Dana tersebut untuk kebutuhan sarana dan prasarana seperti kontainer dan frozen semen atau semen beku, inseminasi KIT serta operasional di lapangan.
Dalam program Upsus SIWAB ini, pemerintah mewajibkan semua Sapi induk yang sudah masuk masa bunting, harus bunting melalui insemsinasi buatan (IB).
Berdasarkan tahun-tahun sebelumnya, data Kementan RI menunjukan raihan IB secara nasional kurang bagus, hanya berkisar 70-76 persen pertahun. Jadi belum semua Sapi induk yang masuk masa bunting, terlayani IB setiap tahun.
“Nah, Upsus SIWAB Ini bentuk intervensi pemerintah agar IB bisa 100 persen. Dengan program ini maka setiap peternak yang punya Sapi induk bisa dapat IB gratis, bahkan pemiliknya dapat insentif, dan Sapinya wajib bunting,” katanya.
Melalui program ini, papar Ketut, Kementan RI menargetkan melakukan IB terhadap sekitar 4 juta Sapi induk yang tersebar di seluruh Provinsi di Indonesia,”Sehingga kita asumsikan pada 2018 itu akan bertambah sekitar 3 juta pedet Sapi hasil IB,” katanya.
NTB termasuk salah satu Provinsi penghasil ternak Sapi secara nasional, selain Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Lampung, dan Bali.
GRA
