Ranking Indeks Demokrasi Indonesia di NTB, Masih Lima Dari Bawah

Dari seluruh Provinsi yang ada di Indonesia, ranking IDI di NTB lima dari bawah. “NTB masih kalah dari Provinsi NTT dan Maluku. Padahal NTB termasuk Provinsi yang relatif aman,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Endang Tri Wahyuningsih di Mataram, Kamis (Foto: AYA/Lombok Journal)
image_pdfSimpan Sebagai PDFimage_printPrint

Kebebasan berkeyakinan di NTB masih rendah, sebab Perda yang membatasi kebenaran beragama dan menjalankan agamanya tidak dicabut

MATARAM.lombokjournal.com —  Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2016 lebih besar dari tahun sebelumnya sebesar 65,08, yang sebelumnya 64,41. Namun nilai tersebut masih tergolong rendah.

Dari seluruh Provinsi yang ada di Indonesia, ranking IDI di NTB lima dari bawah. “NTB masih kalah dari Provinsi NTT dan Maluku. Padahal NTB termasuk Provinsi yang relatif aman,” kata Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Endang Tri Wahyuningsih di Mataram, Kamis (14/9).

Dari ketiga aspek, 11 variabel dan 28 indikator yang dijadikan komponen IDI, kebebasan berkeyakinan yang termuat dalam aspek kebebasan sipil, termasuk paling buruk. Itu yang mempengaruhi IDI NTB masih bertengger pada ranking lima dari bawah.

Skor untuk kebebasan berkeyakinan di NTB, hanya 44,59. Rendahnya skor ini disebabkan tiga faktor, yakni masih adanya aturan tertulis yang membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan agamanya.

Selain itu, lanjut Endang, pemerintah membatasi kebebasan atau mengharuskan masyarakat menjalankan ajaran agamanya. Ada juga ancaman kekerasan, atau penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok lainnya, terkait ajaran agama.

“Selama aturan atau Perda yang membatasi soal kebenaran beragama dan menjalankan agamanya tersebut tidak dicabut, maka IDI NTB dalam hal kebebasan berkeyakinan tidak akan mengalami kenaikan. Karena ibadah itu sifatnya privasi,” ujurnya.

Ditambahkan, selain kebebasan berkeyakinan, peradilan yang independen juga mengalami penurunan dari sebelumnya pada 2015, skor 100 turun menjadi 87,50.  Ancaman penggunaan kekerasan oleh aparat pemerintah terhadap kebebasan berpendapat, dari 75,00 menjadi 66,67.

Hak memilih dan dipilih juga skornya mengalami penurunan dari 74,24 pada tahun 2015, turun menjadi 74,17. Peran DPRD dari 65,51 menjadi 52,94, peran birokrasi pemerintahan juga mengalami penurunan dari 78,64 menjadi 26,17.

“Sementara variabel lain rata-rata mengalami kenaikan, meski kenaikan skornya tidak terlalu signifikan,” tutupnya.

AYA