Untuk mengendalikan stabilitas harga, jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB menggelar rapat koordinasi (rakor) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) NTB di Mataram, Selasa (21/2).
MATARAM.lombokjournal.com — Rakor tersebut merupakan rapat perdana TPID di tahun 2017. “Rapat ini menjadi wadah koordinasi kebijakan untuk mengendalikan stabilitas harga,” kata Kepala Biro Perekonomian Provinsi NTB, Manggaukang Raba, yang memimpin jalannya rakor.
Menurutnya, laju inflasi NTB yang rendah di tahun 2016 lalu, tidak lantas membuat langkah-langkah pengendalian inflasi terhenti.
Kepala Bank Indonesia Perwakilan NTB, Prijono menjelaskan, laju inflasi NTB tahun 2016 cukup rendah, yakni sebesar 2,61% (yoy). Inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,02% (yoy), atau inflasi NTB tahun 2015 yang sebesar 3,41% (yoy).
“Perlu dicermati bahwa rendahnya inflasi NTB tahun 2016 tersebut lebih disebabkan karena rendahnya harga komoditas yang diatur pemerintah (administered price) yang mengalami deflasi mencapai 2,97% (yoy),” kata Prijono.
Lebih lanjut Prijono mengatakan, inflasi komoditas pangan dengan harga bergejolak (volatile food) masih cukup tinggi sebesar 4,53% (yoy), yang disumbang oleh beberapa komoditas pangan seperti bawang merah, beras, tomat sayur, maupun aneka ikan.
TPID memperkirakan capaian inflasi 2017 masih berada dalam sasaran targetnya yaitu 4+1% (yoy). “Namun demikian terdapat beberapa risiko inflasi yang perlu dicermati,” kata Prijono.
Risiko itu antara lain, perubahan cuaca dan anomali iklim yang berisiko mengganggu produksi tanaman pangan maupun hortikultura, meningkatnya permintaan masyarakat seiring dengan peningkatan kunjungan wisatawan ke NTB, dan penyesuaian tarif BBM, Elpiji, dan Listik, seiring dengan fluktuasi harga minyak dunia.
Rapat koordinasi TPID mengharapkan laju inflasi sepanjang tahun 2017 dapat rendah dan lebih stabil, tidak berfluktuasi sebagaimana terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Beberapa rekomendasi yang dihasilkan pada rapat TPID tersebut adalah pentingnya menyusun neraca beberapa komoditas inflasi secara lebih akurat, dengan periode data bulanan.
“Selain itu, peran pemerintah dalam mengatur tata niaga pangan perlu diperkuat, mengingat tingginya harga komoditas pangan di NTB terindikasi karena banyaknya arus komoditas pangan yang keluar NTB,” katanya.
Akses informasi harga pangan kepada masyarakat pun perlu diperluas. Saat ini informasi harga pangan sudah tersedia untuk lingkup Kota Mataram dan Kota Bima, yang dapat diakses di website www.hargapangan.id.
Ke depan, diharapkan informasi harga pangan di NTB dapat lebih terintegrasi hingga ke seluruh pasar di Kab/Kota yang ada di Provinsi NTB.
Gra
