Saat ini sudah ada sekitar 7600 lebih Posyandu Keluarga di NTB, itu menjadi modal untuk penanganan stunting
MATARAM.lombokjournal.com ~ Target 100 persen Posyandu Keluarga berbasis dusun di NTB telah berhasil dicapai pada tahun 2021 lalu.
Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyatakan, dengan tercapainya target tersebut, dapat menjadi modal untuk percepatan penanganan stunting di NTB.
Hal itu disampaikan saat memimpin sekaligus memberikan arahan pada Rapat Pembinaan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten/Kota se-NTB yang bertempat di Gedung Graha Bhakti Praja, Kantor Gubernur NTB, Jumat (19/08/22).
BACA JUGA: GARPU Harus Bantu Ekonomi Kecil dan Menengah
“Berkat aktifnya posyandu keluarga NTB di tahun 2021 yang sudah 100 persen, dan sudah ada sekitar 7600 lebih posyandu keluarga, maka itu menjadi modal kita untuk penanganan stunting yang ada di NTB. Kita sisir setiap balita, karena stunting ini bukan aib. Ini adalah sesuatu yang mudah ditangani selama kita mau,” kata Ummi Rohmi sapaan akrab Wagub.
Ia juga terus mendorong setiap Kabupaten/Kota di NTB untuk menginput dan memperbaharui data pemantauan pertumbuhan di ePPBGM setiap bulan agar data tersebut tetap update.
“Jika kita bisa menginput e-PPBGM lebih dari 95 persen tahun ini, maka angka stunting kita diakui. Jika kita tidak bisa input lebih dari itu maka angkanya tidak dapat diakui. Karena memang tuntutan dari semua provinsi adalah angkanya dari e-PPBGM. Maka mari kita laksanakan dengan baik,” jelasnya.
Dengan sinergi dan kolaborasi Dinas Kesehatan Provinsi dan Kab/Kota serta BKKBN, Ummi Rohmi optimis tahun 2022 data stunting di NTB akan turun.
“Saya sangat yakin dan optimis dengan melihat kinerja seluruh kabupaten/kota yang luar biasa fokus dengan penurunan stunting dan ikatan derajat kesehatan kita, angka stunting di NTB akan turun maksimal tahun di 2022 ini,” tutup Ummi Rohmi.
BACA JUGA: Gubernur Zulkieflimansyah Kunjungi Desa Wakan, Lotim
Hadir dalam Rapat Pembinaan tersebut yaitu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Kepala BKKBN Provinsi NTB, serta Perwakilan Dinas Kesehatan dan Bappeda Kab/Kota se-NTB. ***
