Ketua Fraksi Gerindra DPRD NTB Sudirsah Sujanto menegaskan, penempatan posisi Mori di AKD DPRD NTB tinggal tunggu arahan partai, jadi tak perlu digramatisir
MATARAM.lombokjournal.com ~ Ketua Fraksi Gerindra DPRD NTB Sudirsah Sujanto mengatakan, ada upaya pihak tertentu hendak mendiskreditkan Partai Gerindra
Ini terkait respon sejumlah kalangan yang mendramatisir belum terbitnya keputusan DPD Partai Gerindra NTB terkait posisi Mori Hanafi di Alat Kelengkapan DPRD NTB. Khususnya setelah penggantian antar waktu (PAW) dari jabatan Wakil Ketua DPRD NTB.
“Saya sebagai Ketua Fraksi berharap, persoalan ini jangan terlalu didramatisirlah,” kata Sudirsah Sujanto di Mataram, Jumat (29/07/22).
Menurutnya, belum ada 1 x 24 jam Mori Habafi turun dari Wakil Ketua DPRD, tapi sudah distigmatisasi diterlantarkan, dan itu sangat keliru.
BACA JUGA: Mahasiswa Lotim Antusias Program Beasiswa Pemprov
Mori Hanafi diberhentikan secara hormat dari posisi Wakil Ketua DPRD NTB berdasarkan Keputusan Dirjen Otda Kementerian Dalam Negeri Nomor : 161.52/4913/OTDA tertanggal 15 Juli 2022.
Kemudian, hanya lantaran DPD Partai Gerindra NTB belum memutuskan penempatan Mori Hanafi di Alat Kelengkapan (AKD) DPRD NTB, muncul pemberitaan di media yang menyudutkan Partai Gerindra.
“Seakan-akan telah menelantarkan kadernya sehingga nasibnya terkatung-katung,” kata Sudirsah.
Ditegaskan, penempatan Mori di Komisi atau AKD DPRD NTB sepenuhnya urusan internal Partai Gerindra.Selayaknya semua pihak harus menghormati hal tersebut.
Jika pun penempatan tersebut saat ini belum dibahas, hal itu semata lantaran DPD Partai Gerindra NTB masih fokus mempersiapkan verifikasi Partai politik oleh Komisi Pemilihan Umum.
Serta persiapan menghadapi Rapimnas Partai di DPP Partai Gerindra awal minggu depan.
“Semua pengurus di DPD Partai Gerindra NTB lagi turun ke bawah. Mengonsentrasikan waktu, tenaga, pikiran, dan kegiatannya untuk persiapan verifikasi Partai,” tandas Sudirsah.
Menurut Sudirsah, yang bersangkutan menganggap belum adanya keputusan Partai atas penempatan dirinya di AKD DPRD NTB sebagai masalah kecil. Tidak ada pengaruhnya.
Menurut Sudirsah, sebenarnya tidak pantas juga jika dikaitkan dengan tunjangan AKD yang akan diterimanya.
Sebab, take home pay yang akan diterima paling hanya akan berselisih Rp. 200 ribu andai pun penempatan di AKD tersebut belum ditetapkan hingga pergantian bulan.
“Kongkritnya kalau pak Mori saja nggak mempermasalahkan persoalan ini, kenapa kita harus meributkannya,” tandas Sudirsah.
Ketua Bidang OKK DPD Partai Gerindra NTB ini pun meminta semua pihak, termasuk Mori, untuk tenang, menahan diri dan sabar. Menunggu sepenuhnya arahan Partai nanti seperti apa.
Sudirsah menyebut Naufar Furqoni Farinduan hendaknya menjadi contoh bagi kader juga simpatisan Partai.
Tidak pernah ribut-ribut walaupun sudah dua bulan lebih ditunjuk Partai menjadi Wakil Ketua DPRD menggantikan Mori, belum juga dilantik.
“Adinda Farin nggak ada ribut-ributnya. Dan nggak merasa dihambat-hambat juga. Begitulah kader sejati Partai,” tandas Sudirsah.
BACA JUGA: NTB Targetkan kembali Raih Provinsi Terinovatif Tahun 2022
Ditegaskannya sekali lagi, penempatan Mori di AKD adalah urusan internal Partai Gerindta. Dan biarlah Partai Gerindra bersikap untuk menentukan keputusan terbaik buat kader-kadernya.
Lagi pula, Partai Gerindra adalah Partai besar. Sudah berpengalaman dalam mempromosi dan mendegradasi jabatan kader-kadernya.
Karena itu, politisi asal Lombok Utara ini menekankan, apa yang terjadi saat ini adalah hal yang biasa dan tidak ada istimewa-istimewanya.
“Dinamika pergantian jabatan di internal Partai itu bukan hanya terjadi di NTB. Tapi juga di daerah-daerah lainnya di Indonesia. Yang pasti, evaluasi dan perbaikan akan terus dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” tandas Sudirsah.
Diapun memastikan, muara dari pergantian jabatan kader Gerindra di DPRD NTB tersebut adalah untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat. Bukan kepentingan Partai semata.***
