Langkah Polda NTB dalam penanganan aksi himpunan mahasiswa islam (HMI) di DPRD NTB sudah menunjukan adanya keterbukaan dan transparansi Polri dalam kinerjanya
MATARAM.lombokjournal.com ~ Lembaga kajian sosial dan politik NTB, M16 menilai langkah-langkah Polda NTB dalam menangani aksi unjukrasa mahasiswa sudah sangat humanis, profesional, dan menunjukkan perubahan signifikan menuju Polri yang Presisi.
Direktur M16, Bambang Mei Finarwanto, SH, mengatakan, hal ini tampak dari kesigapan dan keputusan Kapolda NTB Irjen Pol. Muhammad Iqbal, saat turun langsung menangani unjukrasa mahasiswa di Mataram.
“Ada unjukrasa mahasiswa dan ada gesekan yang membuat mahasiswa terluka. Kapolda langsung memerintahkan bawahannya mengusut dan memberi sanksi kepada oknum anggota yang diduga melanggar prosedur, ini menurut kami luar biasa,” kata Didu, sapaan akrab Direktur M16, Selasa (26/10/21) di Mataram.
BACA JUGA:
Penyelenggaraan WSBK dan MotoGP, Pemprov NTB Studi Komparasi ke Italia
Seperti diketahui, aktivis mahasiswa dari himpunan mahasiswa islam (HMI) di Mataram menggelar unjukrasa peringatan dua tahun kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin, Kamis tanggal 21 Oktober 2021.
Dalam aksi di depan gedung DPRD NTB, terjadi gesekan dengan petugas yang menyebabkan satu orang mahasiswa terluka.
Kapolda Iqbal langsung mengatensi kejadian tersebut dan memerintahkan jajaran Propam Polda NTB untuk menyelidiki dan mengusut dugaan kesalahan prosedur yang dilakukan oknum anggota.
“Kalau zaman dulu, hal ini mungkin tidak terjadi. Unjukrasa benjol dan luka ya biasa bagi mahasiswa dan pergerakan. Hari ini Polri sudah humanis benar. Kapolda bahkan rela berpanas-panasan menemui aksi mahasiswa,” ujar Didu yang juga mantan aktivis mahasiswa di era 90an.
Kemudian, pada Senin tanggal 25 Oktober 2021, Kapolda Iqbal juga menemui langsung unjukrasa mahasiswa di Mapolda NTB yang memprotes kejadian sebelumnya.
Irjen Pol. Muhammad Iqbal menjelaskan, Polda NTB tengah menyelidiki dan akan memberi sanksi bagi oknum yang diduga melanggar.
BACA JUGA: Sembilan Besar di PON XX, Menuju Lima Besar di PON XXII
“Kapolda Iqbal juga sudah meminta maaf kepada mahasiswa atas kejadian tersebut,” ujarnya.
Menurut Didu, langkah yang dilakukan Polda NTB sudah tepat. Hal ini menunjukan adanya keterbukaan dan transparansi Polri dalam kinerjanya.
Di lain sisi, Didu juga mengapresiasi para mahasiswa yang masih mau peduli dan ikut mengawal pemerintahan agar lebih baik.
Namun, ia mengatakan, masyarakat sipil, organisasi mahasiswa, pemuda, NGO, dan para aktivis juga harus mulai berbenah. Karena sistem politik dan sosial terus menerus berubah dari zaman ke zaman.
“Menyampaikan aspirasi dan menggelar unjukrasa itu penting untuk mengkritisi dan membawa perubahan yang lebih baik. Tetapi cara caranya harus mulai berubah, sudah bukan zamannya kita keras-kerasan dan sampai ricuh. Masyarakat juga harus mulai berbenah,” katanya.
Sebab, dalam penyampaian aspirasi pun harus mengedepankan kesantunan, tidak saling menyalahkan, apalagi dengan kekerasan fisik.
“Harus saling menghargai,” ujar Kapolda.
Didu berharap, kejadian unjukrasa ricuh kemarin bisa menjadi momentum yang baik bagi Polri dan masyarakat di NTB, untuk sama-sama berbenah dan bersama membangun daerah NTB lebih baik ke depan.
“Apa yang sudah dilakukan Kapolda Iqbal, harus kita apresiasi dan hargai,” katanya.
Apalagi, papar Didu, prestasi dan kinerja Irjen Iqbal di NTB sudah sangat teruji.
Kapolda Iqbal dinilai berhasil menangani pandemi di NTB dengan memaksimalkan penyebaran vaksinasi tahun ini, menangani sengketa lahan ITDC Mandalika dan mengawal gelaran World Superbike Mandalika ke depan.
“Masyarakat NTB sudah sangat kenal dengan Kapolda Iqbal, karena memang kinerjanya bagus, humanis dan menunjukan Polri Presisi sesuai visi misi Kapolri saat ini” tutupnya.
Me
