PLTGU Lombok Peaker Akan Tambah Listrik NTB Sebesar 150 MW

Wagub NTB, H Muhammad Amin,Sh. MSi saat membuka Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan Sistem Kelistrikan Di Provinsi NTB di Hotel Golden Palace, Selasa (1/8). (Foto: AYA/Lombok Journal)

Sistem kelistrikan NTB terus meningkat, apalagi adanya rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Lombok Peaker yang memproduksi listrik 150 MW

MATARAM.lombokjournal.com – Peningkatan itu menjamin kebutuhan listrik masyarakat terutama untuk menggerakkan simpul-simpul ekonomi masyarakat.

“Pemerintah Provinsi NTB terus mendorong pembangunan pembangkit tenaga listrik di NTB,” kata Wagub NTB, H Muhammad Amin,Sh. MSi saat membuka Rapat Koordinasi Rencana Pembangunan Sistem Kelistrikan Di Provinsi NTB di Hotel Golden Palace, Selasa (1/8).

Sistem kelistrikan di NTB terus meningkat, berkat diresmikannya mobile power plant 2×25 MW oleh Presiden RI Joko Widodo baru-baru ini.

Apalagi dengan rencana pembangunan PLTGULombok Peaker yang mampu memproduksi energi listrik sebesar 150 MW, untuk mendukung proyek kelistrikan sebesar 500 MW di seluruh wilayah NTB.

Selain itu,pembangunan PLTGU merupakan bagian proyek kelistrikan nasional sebesar 35.000 MW.

Wagub berharap, itu penambahan daya listrik bisa berkontribusi mendorong percepatan pembangunan sektor usaha dan ekonomi produktif masyarakat NTB. “Listrik merupakan  infrastruktur dasar yang harus disediakan, mengingat semua usaha memerlukan dukungan listrik,” kata wagub.

Rencana pembangunan PLTGU Lombok Peaker sesuai PP Nomor 13 Tahun 2017 yang mengatur kegiatan pemanfaatan tata ruang yang bernilai strategis nasional tapi belum termuat dalam RTRW Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Tidak ada alasan bagi pemerintah untuk menunda pembangunan proyek PLTGU Peaker ini. “Saya harap pembangunan PLTGU ini rampung sesuai yang ditargetkan pada tahun 2018 mendatang,” ujar Wagub Amin.

Sebelumnya, GM Unit Induk Pembangunan (UIP) Nusra, Djarot Hutabri melaporkan perubahan di organisasi Induk PLN. Kini PLN Nusra bergabung dengan Jawa Timur dan Bali, sebelumnya bergabung dengan regional Sulawesi.

“Perubahan regional ini menunjukkan Nusra mendapat perhatian lebih dari pemerintah pusat dan diharapkan dapat mengurangi pemadaman listrik di kawasan Nusra,” ujarnya.

Djarot mengatakan, rakor memiliki dua tujuan, pertama membangun sinkronisasi antara kebutuhan listrik konsumen dengan kemampuan PLN untuk menyediakan kelistrikan. Kedua, adanya tindak lanjut yang lebih detail terkait tentang pembangunan kelistrikan.

Dalam waktu 10 tahun, PLN akan menambah kapasitas listrik sekitar 700 MW di wilayah Nusra, termasuk di Pulau Sumbawa, tambahnya.

AYA