Kata Sekda NTB, perubahan iklim yang menyebabkan pencairan es di kutub mengancam 403 pulau-pulau kecil dan daerah pesisir pantai di NTB
MATARAM.LombokJournal.com ~ Perubahan iklim memiliki dampak yang signifikan dan dapat merusak berbagai aspek kheidupan manusia dan ekosistem di seluruh dunia.
Bahkan dampak utama dari perubahan iklim, yang meliputi peningkatan suhu global yang mengakibatkan terjadinya gelombang panas yang ekstrim, kenaikan permukaan laut yang disebabkan pencairan es di kutub, secara khusus berdampak bagi NTB.
BACA JUGA : Mitigasi Kekeringan, Pemprov NTB Distribusi Air Bersih
“Ini mengancam pulau-pulau kecil dan daerah pesisir pantai dimana NTB terdapat 403 pulau,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi.
Hal itu dikatakan Sekda saat menjadi keynote speaker dalam acara Workshop Inovasi Data Perencanaan dan Penganggaran Adaptif Terhadap Perubahan Iklim Untuk Layanan Dasar Provinsi NTB yang berlangsung di Hotel Santika, Mataram, Senin (11/11/24).
Menurut Miq Gite panggilan akrab Sekda mengatakan bahwa Pemerintah memiliki kewajiban dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat yang terdampak, untuk berfikir ke depan lebih sistematis, mendasar sehingga mampu menghadapi perubahan iklim.
Ditegaskan, sekitar 42 persen pendudukan NTB berada di daerah pesisir, yang paling terdampak dalam perubahan iklim.
“Mulai dari layanan kesehatan, penyediaan infrastruktur dasar, semua itu perlu dipersiapkan dan direncanakan sebai – baiknya, sehingga kepentingan-kepentingan multi stakeholder sperti DLHK NTB, PUPR NTB dan sebagainya,” katanya.
BACA JUGA : Hari Pahlawan 2024, Pj Gubernur NTB Menjadi Inspektur Upacara
Pemerintah Daerah konsisten dalam merespon fenomena tersebut, dengan melaksanakan mitigasi atas perubahan iklim.
“Seperti melakukan transisi energi terbarukan, memperluas pemanfaatan tenaga surya untuk sumber listri, memperluas dan memperbanyak pembangunan microhidro,” ungkapnya.
Layanan Dasar
Dalam kesempatan sama, Mega Kapoor selaku Policy and Advocacy Director SKALA mengatakan bahwa Program SKALA berfokus pada 4 elemen strategis dalam sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia.
Yaitu Pengelolaan Keuangan, Standar Pelayanan Minimal, Penguatan Perencanaan, Pengarahan dan Evaluasi berbasis Data dan Analisi, Pengaruh Getsy, Kesetaraan Gender Disabilitas dan Inklusi Sosial.
“SKALA bersinergi dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan utama tingkat nasional dan daerah, wilayah perioritas sekala mencakup NTB, Aceh, NTB, Kalimantan Utara, Gorontalo, Maluku, Papua, Papua Barat, Papua Selatan dan Papua Barat Daya.
Ia menjelaskan bahwa untuk memenuhi layanan dasar yang disebabkan oleh dampak perubahan iklim, dibutuhkan program yang inovatif, berbasis data yang akurat, terbaru dan terintegrasi.
BACA JUGA : CSR Untuk Sekolah, Sheraton Senggigi Beach Peduli Pendidikan
“Kami percaya bahwa NTB bisa memprediksi potensi bencana dengan lebih akurat, mampu memberi peringatan dini dan memastikan pelayanan dasar tetap berlangsung disaat terjadi bencana,” ungkapnya.***
