Penyusunan RPD 2024-2026, Ada 7 Program Isu Strategis 

Asisten III Setda NTB membuka rapat awal penyusunan RPD NTB

Asisten lll Setda NTB, H. Wirawan Ahmad (dua dari kiri) mewakili Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, membuka kegiatan pelaksanaan Kick Off Meeting (rapat awal) Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTB Tahun 2024-2026 di Desa Wisata Bilebante, Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Kamis, (22/12/22) / Foto: opik
image_pdfSimpan Sebagai PDFimage_printPrint

Dalam penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTB Tahun 2024-2026, merupakan dokumen yang sifatnya transisi 

LOTENG.lombokjournal.com ~ Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024-2026, Terdapat 7 program yang menjadi isu strategis. 

BACA JUGA: Stok Pangan di NTB Aman Jelang Natal dan Tahun Baru 

Ke rujuh program yang dimaksud, di antaranya adalah;

  • peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif yang berkeadilan, 
  • pengendalian stabilitas harga untuk mengendalikan inflasi, 
  • peningkatan daya beli masyarakat, peningkatan SDM, 
  • peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan aksebilitas infrastruktur yang berkelanjutan dan peningkatan tata kelola pemerintahan.                                                                                                                         

Acara pembukaan openyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi NTB

Asisten lll Setda NTB, H. Wirawan Ahmad, mewakili Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, menyampaikan itu saat membuka kegiatan pelaksanaan Kick Off Meeting (rapat awal) Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi NTB Tahun 2024-2026 di Desa Wisata Bilebante, Pringgarata, Kabupaten Lombok Tengah, Kamis, (22/12/22).

Ia menjelaskan, penyusunan ini adalah dokumen sifatnya transisi karena berakhirnya RPJM masa jabatan di  bawah kepemimpinan Zul-Rohmi tahun 2023, sehingga tidak boleh ada kekosongan regulasi.

Sementara itu, Kepala Bappeda NTB, Dr. Iswandi menambahkan, dalam penyusunan dokumen ini diminta kepada semua SKPD untuk memberikan kontribusi terhadap 7 program isu strategis tersebut.

“Kontribusi SKPD harus terlibat baik pada sektor ekonomi maupun non ekonomi untuk mencapai indikator-indikator makro pada sektor masing-masing,” jelasnya.

Ditambahkan Iswandi, 7 program isu strategis yang akan disusun ini bisa ditambahkan atau bisa dikurangi, sesuai kebutuhan.

Sehingga rencana pembangunan daerah sesuai dengan target yang ingin dicapai.

BACA JUGA: Rakernas Forsesdasi, Eujudkan Peran Strategis Sekda

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan Infrastruktur dan Pembangunan, H. Sahdan, dan Kepala OPD lingkup Pemprov NTB serta tamu undangan lainnya.***