Pengusaha Wisata Keluhkan Kebijakan Buka Tutup

Dialog serta Halal Bihalal Pariwisata Hybrid bertema "Bersama Memajukan Wisata NTB", yang dihadiri oleh Gubernur dan Wagub NTB serta pegiat dan pengusaha wisata, di halaman kantor Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Rabu (19/5)./Foto: Manikp
image_pdfSimpan Sebagai PDFimage_printPrint

MATARAM.lombokjournal.com

Pelaku Pariwisata di Nusa Tenggara Barat (NTB) mengeluhkan kebijakan buka tutup yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTB terhadap obyek wisata.

Pasalnya, kebijakan ini justru bertolak belakang dengan keinginan kita semua akan kembali bangkitnya pariwisata di NTB.

Abdul Majid, salah seorang pengusaha wisata asal Sekotong Lombok Barat, menilai kebijakan buka tutup destinasi wisata dianggap tidak tepat. Menurutnya, untuk obyek wisata yang berada di wilayah masuk zona hijau seharusnya dibuka saja tanpa dikenakan buka tutup.

“Sehingga pariwisata yang terdampak pandemi Covid-19, ini, perlahan akan pulih kembali”, ujar Abdul Majid.

BACA JUGA:

Progran Nasional Literasi Digital, Warga Bisa Lebih Aktif Lawan Kejahatan Digital

Lain halnya dengan pegiat wisata asal kecamatan Wera kabupaten Bima, Wawan Wiranto. Ia menyesalkan minimnya pengelolaan destinasi wisata pulau Ular hingga potensi pulau tersebut saat ini tidak dapat dikelola dengan baik.

Padahal pulau Ular merupakan salah satu destinasi yang unik dan satu-satunya pulau Ular di Indonesia yang bisa dikunjungi oleh wisatawan.

Apa yang dikeluhkan oleh dua pelaku wisata tersebut merupakan salah satu dari sejumlah pendapat yang terjaring dalam acara Dialog serta Halal Bihalal Pariwisata Hybrid yang berlangsung di Kantor Dinas Pariwisata (Dispar) NTB, Rabu (19/05/21), bertema “Bersama Memajukan Wisata NTB”.

Doktor Zul dan Ummi Rohmi, saat menanggapi pertanyaan serta pendapat peserta dialog

Dalam dialog ini, para pegiat dan pengusaha wisata dihadapkan langsung dengan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah mengakui bahwa salah satu kendala pengembangan destinasi wisata pulau Ular di Kecamatan Wera adalah akses jalan yang belum memadai.

Namun saat ini, perbaikan jalan menuju destinasi Pulau Ular sebagian besar sudah dan sedang berlangsung.

“Kalau pandemi Covid-19 berlalu, kita akan bersinergi denga Pemda Bima membuat event-event besar, seperti; lari maraton dan lomba renang yang berkelas menuju Pulau Ular. Kita sediakan hadiah yang besar sehingga destinasi pulau Ular akan ramai dikunjungi,” ujar Zulkieflimansyah saat menanggapi sejumlah pendapat peserta.

Selain itu, Gubernur yang akrab disapa Doktor Zul, ini, berharap kepada pelaku pariwisata untuk tetap bersinergi memajukan pariwisata di NTB.

Menurutnya, kemajuan pariwisata tergantung dari peran pelaku industri pariwisata sebab pegiat pariwisata di luar negeri begitu hebatnya memulihkan sektor pariwisata mereka yang lama terdampak Covid-19.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah menjelaskan, kebijakan buka tutup destinasi pariwisata pasca lebaran Idul Fitri karena mengingat tren kasus positif Covid-19 masih cukup tinggi.

Sehingga pemerintah dengan berat hati menutup beberapa tempat-tempat wisata.

“Kita juga tidak ingin menghambat masyarakat mencari rezeki, tapi karena pandemi Covid-19 masih cukup tinggi, maka kita terpaksa menutup sementara obyek wisata”, ungkap wagub yang biasa disapa Ummi Rohmi, ini.

Pembukaan destinasi wisata di NTB memang diperbolehkan bagi daerah yang masuk zona hijau. Namun sayangnya, menurut Ummi Rohmi, bahwa hampir semua wilayah di NTB belum ada yang zona hijau.

“lebaran banyak orang yang pergi ke tempat wisata dengan jumlah yang banyak, maka bisa dipastikan tidak bisa dibendung. Prosedur kesehatan akan sulit diterapkan,” ujarnya.

BACA JUGADua Warga Positif Covid-19 Terjaring Operasi Yustisi

Untuk itu, Ia meminta kepada semua pelaku pariwisata untuk tetap bersabar saat ini. Jika situasi kembali normal, pemerintah berharap masyarakat bisa kembali menikmati destinasi pariwisata.

“Saya yakin pelaku pariwisata di NTB memiliki kemampuan yang sangat besar untuk memajukan pariwisata kita. Maka, usulan mereka harus benar-benar difasilitasi oleh pemerintah daerah,” tegas Ummi Rohmi.

Manikp@kominfo