Pengurus DPW PPNI Dilantik Wagub NTB

MATARAM – lombokjournal.com

Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Pwersatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dan DPD PPNI Kota Mataram dilantik Wakil Gubernur, H Muhammad Amin, di Gedung Kantor Sangkareang di komplek Kantor Gubernur NTB, Sabtu (14/5). “Saya berharap pengurus baru PPNI meningkatkan kualitas keperawatan,” kata Wagub.

Kualitas keperawatan  agar bisa memberi pelayanan kesehatan profesional. Pembangunan bidang kesehatan dapat diwujudkan dengan keberadaan perawat sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan. Karena itu, PPNI memiliki peranan dalam meningkatkan sumber daya kesehatan baik dari segi kualitas, kuantitas maupun penyebarannya.

WGUB NTB H Muhammad Amin bersama Pengurus DPW PPNI dan DPD PPNI Kota Mataram (foto: Lombok Pos online)
WGUB NTB H Muhammad Amin bersama Pengurus DPW PPNI dan DPD PPNI Kota Mataram (foto: Lombok Pos online)

Menurut Wagub, pasca disahkannya Undang -undang Nomor 38 tahun 2014 Tentang Keperawatan, menjadi angin segar bagi insan perawat demi mendapatkan payung hukum dalam menjalankan tugasnya. ” PPNI  harus mengayomi anggotanya, serta dapat memfasilitasi kendala dan potensi yang ada di PPNI. Dan yang utama mendorong anggotanya dalam upaya meningkatkan kualitas SDM keperawatan,” katanya.

Ditegaskan Wagub, pelayanan yang baik kepada masyarakat berarti turut mendukung peningkatan indeks pembangunan manusia. “Ppembangunan kesehatan merupakan salah satu indikator penting,” uajarnya..

Karena itu, Wagub menghimbau kepada seluruh pengurus yang dilantik untuk senantiasa menjaga soliditas, keutuhan organisasi dengan mengutamakan kepentingan organisasi, serta loyal terhadap organisasi. PPNI NTB jumlah anggitanya mencapai 16000 orang, tersebar di seluruh kabupaten/kota se NTB.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPNI, Harif Fadilah, menyatakan kesiapan PPNI mendukung program pemerintah, baik dalam peran perawat sebagai pegawai dan bukan pegawai. Ia menginstruksikan seluruh anggotanya untuk menjadi motor penggerak di lingkungan masing masing.

“PPNI harus menjadi pengayom tentang pola hidup yang sehat di masyarakat,” kata Harif Fadilah. Namun, PPNI kini sedang dalam fase adaptasi dan antisipsi berbagai hal baru yang timbul pasca disahkannya  Un-undang Tentang Keperawatan.

Ketua DPW PPNI NTB, Muhir, menyampaikan perlunya Perda Tentang Perawat sebagai tindak lanjut implementasi Undang-undang Keperawatan sehingga ada payung hukum bagi rekan rekan dalam bekerja. “Perawat adalah garda terdepan dalam pelayanan kesehatan maka saya mengajak rekan- rekan untuk tetap semangat bekerja dengan loyalitas yang tinggi dan  tunjukkan soliditas serta kebersmaan dalam organisasi kita ini,” ujar Muhir.

 

Suk

(Biro Humas dan Protokol Setda Prov NTB).