Di salah satu desa wisata yakni desa Kembang Kuning terdapat homestay. Ada sebanyak 10 homestay tersedia yang dikelola oleh BUMDes dan Pokdarwis yang ada di sekitar desa
MATARAM.lombokjournal.com –
Desa wisata yang tengah dikembangkan pada 99 desa hingga tahun 2023 mendatang disebut mampu mendongkrak penurunan angka kemiskinan di NTB.
Sebab Desa Wisata akan menciptakan lapangan kerja, dengan demikian dapat menyerap tenaga lokal sekitar desa dengan kehadiran homestay di desa wisata.
Sekretaris Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Lalu Hasbulwadi menerangkan, tentunya keberadaan desa wisata ini bisa mendongkrak menurunkan angka kemiskinan NTB.
Seperti di salah satu desa wisata yakni desa kembang kuning terdapat homestay. Ada sebanyak 10 homestay tersedia yang dikelola oleh BUMDes dan Pokdarwis yang ada di sekitar desa.
“Otomatis secara langsung maupun tidak langsung itu akan menurunkan angka kemiskinan. Karena yang akan bekerja juga masyarakat-masyarakat yang ada di desa wisata itu,”ujarnya, Jumat (11/12/20)
Ia mengatakan, pengelolaan homestay sama seperti hotel. Sayangnya di masa pandemi covid-19 tenaga kerja bekerja hanya secara paruh waktu dan tidak seperti sebelumnya.
Karena melihat kondisi sepinya tamu, sebelum pandemi banyak tamu wisatawan mancanegara yang menginap di homestay.
“Kondisi tamu di kembang kuning itu kalau saja tidak ada Covid-19, satu hari itu ada minimal 100 wisatawan manca negara yang menginap. Itu laporan kepala desanya,” teragnga
Tak hanya desa wisata kembang kuning saja, tapi di desa Bilebante yang menyediakan segmen wisata mancing, spa, wellness turism (wisata kesehatan). Artinya ini mampu menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar desa. Kendati demikian, Dispar NTB belum mengkaji berapa persen andil dari desa wisata menekan kemiskinan.
“Saat ini belum ada kajian tentag itu kita harus lakukan analisis kajian untuk mengatakan sekian persen pengaruh desa wisata terhadap penurunan angka kemiskinana. Tetapi secara makro ada pergerakan aktifitas ekonomi masyarakat ,” ungkapnya.
Lebih lanjut, artinya pergerakannya positif sekecil apapun itu ada dampak dari pergerakan tersebut terhadap penurunan angka kemiskinan. Walaupun secara real belum dilakukan analisisnya.
Saat ini bentuk intervensi yang dilakukan Dispar NTB kepada 99 desa wisata, yakni adanya revitalisasi dan penataan desa wisata dalam bentuk kegiataannya.
Di antaranya seperti di 2020 ini rebranding desa wisata, membuatan papan-papan informasi, toilet, gazebo, dan kamar ganti pakaian.
“Itu kegiatan yang dilakukan dan itu penting untuk desa wisata. Yang menjadi perhatian adalah infrastruktur dasarnya, baru berikutnya pengembangan infrastruktur lainnya. Misalnya apa perlu tidak ada homestay pada desa lainnya,” jelasnya.
Dikatakan, jadi tidak semua desa wisata ada homestay tentu dilihat kebutuhannya. Jika disekitar desa wisata ada hotel maka tidak perlu membangun homestay.
Kendati, harapannya paling tidak salah satu komponen pendukungnya di desa wisatawa adalah home stay harus ada.
“Mereka hotel dan homestay tidak ada bersaing, lebih kepada sinergitas bekerjasama dengan hotel-hotel. Karena sudah ada segmen pasarnya, pertama ini bagaiaman wisatawan ini untuk tertarik datang ke desa itu saja dulu,” pungkasnya
Aya
