MATARAM – lombokjournal
Pemerintah Desa di NTB diingatkan tidak perlu takut mengekskusi anggaran. Software aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes) harus dimanfaatkan, agar serapan anggaran di desa-desa meningkat. “Peningkatan serapan anggaran itu kesejahteraan masyarakat juga meningkat,” kata Wakil Guernur NTB, H Muhammad Amin.
Wagub Muh Amin mengatakan itu, saat menyerahkan software aplikasi system keuangan desa (siskeudes) kepada pemerintah Kabupaten Se-NTB di Mataram, Rabu, (30/3). Siskeudes merupakan aplikasi yang dibuat BPKP dengan berkoordinasi dengan Kemendagri untuk membantu penertiban administrasi keuangan desa.
Sejak disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberikan kesempatan lebih besar mengurus tata pemerintahannya sendiri. Maksudnya agar pelaksanaan pembangunan lebih meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa.
Desa diharapkan lebih mandiri mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki. Termasuk pengelolaan keuangan dan kekayaan milik desa. Seiring dengan makin besarnya besarnya peran desa, harus disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam Tata Pemerintahannya.
Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengatur akutabilitas keuangan desa. Dengan software aplikasi itu. BPKP juga mempercepat peningkatan kualitas dan akuntabilitas keuangan yang dikelola Pemerintah desa (Pemdes).
(Suk)
