Pemda KLU Diminta Selesaikan Masalah Air Bersih di Tiga Gili

Dalam k𝐨𝐧𝐟𝐞𝐫𝐞𝐧𝐬𝐢 p𝐞𝐫𝐬, 𝐃𝐏𝐑𝐃 𝐊𝐚𝐛𝐮𝐩𝐚𝐭e𝐧 𝐋𝐨𝐦𝐛𝐨𝐤 𝐔𝐭𝐚𝐫𝐚 minta Pemda KLU jalin komunikasi intensif dengan Pemprov NTB

𝐓ANJUNG.lombokjournal.com ~ 𝐊𝐞𝐭𝐮𝐚 𝐃ewan 𝐏erwakilan 𝐑akyat 𝐃aerah (DPRD) 𝐊𝐚𝐛𝐮𝐩𝐚𝐭𝐞𝐧 𝐋𝐨𝐦𝐛𝐨𝐤 𝐔𝐭𝐚𝐫𝐚, 𝐀𝐫𝐭𝐚𝐝𝐢, 𝐒.𝐒𝐨𝐬 𝐛𝐞𝐫𝐡𝐚𝐫𝐚𝐩 agar 𝐞𝐤𝐬𝐞𝐤𝐮𝐭𝐢𝐟 𝐬𝐞𝐠𝐞𝐫𝐚 𝐦𝐞𝐧𝐲𝐞𝐥𝐞𝐬𝐚𝐢𝐤𝐚𝐧 𝐩𝐞𝐫𝐦𝐚𝐬𝐚𝐥𝐚𝐡𝐚𝐧 air bersih 𝐦𝐚𝐬𝐲𝐚𝐫𝐚𝐤𝐚𝐭 di tiga G𝐢𝐥𝐢, 𝐦𝐞𝐧𝐠𝐢𝐧𝐠𝐚𝐭 𝐣𝐞𝐥𝐚𝐧𝐠 akhir 𝐭𝐚𝐡𝐮𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟐 banyak 𝐰𝐢𝐬𝐚𝐭𝐚𝐰𝐚𝐧 yang akan datang 𝐤𝐞 𝐭𝐢𝐠𝐚 G𝐢𝐥𝐢.

Hal itu dikatakan Artadi saat menjawab pertanyaan wartawan 𝐭𝐞𝐫𝐤𝐚𝐢𝐭 𝐩𝐞𝐧𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧𝐚𝐧 𝐚𝐢𝐫 𝐛𝐞𝐫𝐬𝐢𝐡 𝐝𝐢 𝐭𝐢𝐠𝐚 𝐆𝐢𝐥𝐢, 𝐤𝐡𝐮𝐬𝐮𝐬𝐧𝐲𝐚 𝐆𝐢𝐥𝐢 𝐌𝐞𝐧𝐨 𝐝𝐚𝐧 𝐓𝐞𝐫𝐚𝐰𝐚𝐧𝐠𝐚𝐧, dalam konferensi pers di ruang sidang DPRD KLU, Jum’at (07/09/22).

“Eksekutif harus segera selesaikan 𝐩𝐞𝐫𝐦𝐚𝐬𝐚𝐥𝐚𝐡𝐚𝐧 air bersih 𝐦𝐚𝐬𝐲𝐚𝐫𝐚𝐤𝐚𝐭 di tiga G𝐢𝐥𝐢. J𝐞𝐥𝐚𝐧𝐠 akhir 𝐭𝐚𝐡𝐮𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟐, banyak 𝐰𝐢𝐬𝐚𝐭𝐚𝐰𝐚𝐧 yang akan datang 𝐤𝐞 𝐭𝐢𝐠𝐚 G𝐢𝐥𝐢,” kata Artadi yang didampingi 𝐊𝐞𝐭𝐮𝐚 𝐊𝐨𝐦𝐢𝐬𝐢 I, 𝐑𝐚𝐝𝐞𝐧 𝐍𝐲𝐚𝐤𝐫𝐚𝐝𝐢 𝐝𝐚𝐧 𝐖akil 𝐊𝐞𝐭𝐮𝐚 𝐊𝐨𝐦𝐢𝐬𝐢 III, 𝐑𝐮𝐬𝐝𝐢𝐚𝐧𝐭𝐨.

Wakil rakyat Lombok Utara terkait perkembangan dan kondisi penyediaan air bersih bagi masyarakat dan dunia usaha di wilayah Gili Indah, khususnya di Gili Trawangan dan Gili Meno, menyatakan beberapa hal sebagai berikut:

▪ Pentingnya komunikasi intensif antara Pemda KLU dengan Pemprov NTB, serta stakeholders perusahaan dan masyarakat pelanggan air bersih.

▪ Perlunya upaya win-win solutions agar kegaduhan dan kemampetan air bersih bisa teratasi dengan baik.

▪ DPRD KLU menganggap prioritas pengembangan infrastruktur di Gili Indah sehingga sarana prasarana dapat menopang kenyamanan pariwisata.

▪ Semua pihak diimbau menjaga citra pariwisata daerah, demi kemajuan pariwisata di Lombok Utara dan Nusa Tenggara Barat.

Reses Dewan dan Gambaran APBD Perubahan 2022

Dalam jumpa pers itu, selain permasalah air bersih di tiga Gili juga disampaikan terkait Reses 𝐃𝐞𝐰𝐚𝐧 (Masa Sidang I-III DPRD KLU) serta gambaran APBD Perubahan 2022, setelah persetujuan Raperda menjadi Perda.

Terkait reses DPRD Lombok Utara, 𝐀𝐫𝐭𝐚𝐝𝐢 𝐦𝐞𝐧𝐠𝐚𝐭𝐚𝐤𝐚𝐧, reses DPRD Lombok Utara 𝐝𝐚𝐥𝐚𝐦 Masa Persidangan I terlaksana pada tanggal 11-16 Februari 2022. 𝐒𝐞𝐝𝐚𝐧𝐠𝐤𝐚𝐧 Reses Masa Persidangan II terlaksana pada tanggal 12-17 Mei 2022.

𝐒𝐞𝐥𝐚𝐧𝐣𝐮𝐭𝐧𝐲𝐚 Reses Masa Persidangan III terlaksana pada tanggal 24-29 September 2022.

Dalam masa reses tersebut, para wakil rakyat Lombok Utara melakukan pertemuan-pertemuan dengan konstituennya.

“Reses dilaksanakan dalam rangka menyerap aspirasi serta berdialog dengan masyarakat yang ada di Dapil masing masing,” kata Artadi.

Terkait gambaran APBD Perubahan 2022, 𝐀𝐫𝐭𝐚𝐝𝐢 𝐦𝐞𝐧𝐲𝐞𝐛𝐮𝐭𝐤𝐚𝐧 Pendapatan Daerah Rp. 927,05 M. 𝐒𝐞𝐦en𝐭𝐚𝐫𝐚 Belanja 𝐃𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡 𝐦𝐞𝐧𝐜𝐚𝐩𝐚𝐢 Rp. 941,76 𝐌.

Defisit Anggaran Rp. 14,29 M 𝐝𝐚𝐧 Penerimaan Pembiayaan dari Silpa Rp. 20,07 M sebagai Pengatup Defisit.

𝐃𝐚𝐧 𝐮𝐧𝐭𝐮𝐤 Raperda APBD-P telah disetujui menjadi Perda, tanggal 23 September 2022.

𝐁𝐞𝐫𝐢𝐤𝐮𝐭 𝐠𝐚𝐦𝐛𝐚𝐫𝐚𝐧 𝐀𝐏𝐁𝐃 𝐏𝐞𝐫𝐮𝐛𝐚𝐡𝐚𝐧 𝟐𝟎𝟐𝟐:

𝐏𝐞𝐧𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐃𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡 𝐑𝐩𝟗𝟐𝟕,𝟎𝟓 𝐌𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐞𝐫𝐝𝐢𝐫𝐢 𝐝𝐚𝐫𝐢 𝐏𝐞𝐧𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐀𝐬𝐥i 𝐃𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡 𝐑𝐩 𝟏𝟔𝟔,𝟏𝟒 𝐌. 𝐏𝐞𝐧𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭𝐚n 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐬𝐟𝐞𝐫 𝐑𝐩 𝟕𝟓𝟕,𝟓𝟐 𝐌 𝐝𝐚𝐧 𝐥𝐚𝐢𝐧 𝐥𝐚𝐢𝐧 𝐩𝐞𝐧𝐝𝐚𝐩𝐚𝐭𝐚𝐧 𝐝𝐞𝐫𝐚𝐡 𝐲𝐚𝐧𝐠 𝐬𝐚𝐡 Rp𝟑,𝟗𝟕 𝐌.

𝐔𝐧𝐭𝐮𝐤 B𝐞𝐥𝐚𝐧𝐣𝐚 D𝐚𝐞𝐫𝐚𝐡 𝐑𝐩 𝟗𝟒𝟏,𝟕𝟔 𝐌𝐢𝐥𝐢𝐚𝐫, 𝐭𝐞𝐫𝐝𝐢𝐫𝐢 𝐝𝐚𝐫𝐢;