Adanya program yang melibatkan IKM di dalam daerah telah memberi dampak yang signifikan bagi lembaga keuangan maupun bagi perkonomian
MATARAM.lombokjournal.com — Tak diragukan lagi efek berganda dari lahirnya program Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang dengan melibatkan IKM/UMKM sangat besar.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi NTB memandang program JPS yang menyerap aneka produk lokal di Provinsi NTB tidak saja mampu mensejahterakan pelaku usaha dalam daerah, namun juga akan meningkatkan kinerja lembaga perbankan.
Kepala OJK Provinsi NTB Farid Faletehan mengapresiasi pola JPS yang melibatkan 535 IKM/UMKM yang tersebar di 10 kabupaten/kota di NTB.
Mereka rata-rata adalah nasabah perbankan karena mendapatkan modal usaha dari sektor kredit. Di masa pandemi ini, perbankan juga terdampak.
Adanya program JPS dengan melibatkan IKM yang notabene adalah nasabah perbankan, maka secara langsung hal ini akan mempengaruhi kinerja perbankan untuk tetap beraktifitas dengan baik di masa pandemi.
Farid menuturkan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di daerah ini telah diminta menyampaikan sekian IKM/UMKM untuk ambil bagian dalam penyiapan produk JPS.
OJK juga telah menyampaikan ke Pemprov NTB perihal daftar IKM yang layak untuk dilibatkan dalam program ini.
“Nanti IKM-IKM itu menjadi nasabah BPR. Dengan adanya kegiatan ini, secara langsung maupun tak langsung akan menghidupkan IKM itu sendiri dan akan membantu lembaga keuangan (Perbankan) agar tetap eksis,” terang Farid Faletehan, Minggu (07/06/20).
Untuk membuat lembaga keuangan tetap eksis di masa pandemi sangatlah penting. Di masa seperti ini, banyak nasabah merestrukturisasi kreditnya kepada perbankan karena usaha nasabah terdampak Covid-19.
Namun karena adanya pelaku IKM/UMKM nasabah perbankan yang dilibatkan oleh pemerintah daerah dalam program JPS, maka pelaku usaha tersebut urung mengajukan restrukturisasi lantaran aktivitas usahanya tetap berjalan lancar.
“Program ini secara otomatis ini akan saling menghidupi, IKM hidup, UMKM hidup, perbankan hidup dan ekonomi akan tumbuh dengan sangat bagus di seluruh NTB,” tambahnya.
Dari data yang dimiliki OJK Provinsi NTB, kondisi lembaga keuangan di masa pandemi ini terbilang sangat bagus.
Misalnya dari segi pertumbuhan aset maupun kredit. Di Bulan Maret 2020, pertumbuhan aset perbankan di NTB itu mencapai 20 persen, sementara secara nasional hanya 8 persen.
Di Bulan April saat angka Covid-19 semakin tinggi, pertumbuhan aset perbankan di NTB ini masih tetap tumbuh sebesar 16,7 persen.
Sementara pertumbuhan aset perbankan secara nasional sebesar 16,5 persen (YoY). Adapun kredit di Provinsi NTB di buan April tumbuh sebesar 2374 persen atau Rp 49 triliun, sementara pertumbuhan kredit secara nasional di bulan April hanya 5,7 persen.
“Jadi sangat kelihatan bagaimana potensi pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan kredit di NTB. Setelah Covid melanda, yang paling terdampak adalah IKM dan UMKM. Jika sendainya mereka tidak dibantu dengan cara diberdayakan, ini efek Covid akan cukup besar bagi kondisi ekonomi kita,” katanya.
OJK berpandangan dengan adanya program yang melibatkan IKM di dalam daerah telah memberi dampak yang signifikan bagi lembaga keuangan maupun bagi perkonomian.
Jika penyerakan produk lokal ini tidak berjalan, diprediksi berdampak lebih buruk lagi bagi IKM dan industri keuangan itu sendiri.
“Makanya kami sangat apresiasi pak gubernur maupun Pemprov NTB yang melibatkan penuh IKM/UMKM yang ada di NTB ini, karena itulah yang akan menghidupkan ekonomi. Masyarakat kita harus terlibat dalam pertumbuhan ekonomi itu sendiri,” jelas Farid.
AYA/HmsNTB
