Rakor pengendalian Inflasi secara virtual yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian, terungkap NTB Salah satu yang tingkat inflasinya tinggi
MATARAM.LombokJournal.com ~ Provinsi NTB termasuk salah satu Provinsi di Indonesia yang tingkat inflasinya di atas rata-rata Nasional pada bulan Februari 2023.
Tingkat inflasi Provinsi NTB 6,30 persen, Kota Jambi 6,83 persen dan tertinggi di Sibolga Sumatera Utara 6,91 persen.
Hal itu terungkap saat Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, M. Tito Karnavian di Ruang Rapat Timur, Pendopo Gubernur, Mataram (27/03/23).
BACA JUGA: Provinsi NTB Siap-siap Hadapi Musim Kemarau
“Saya minta kepada Kepala Daerah, mohon maaf Bang Zul harus membacakannya, untuk mengevaluasi apa yang menjadi masalah di daerah masing-masing, sehingga segera adakan Rakor dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga penyebab inflasi bisa diatasi dengan baik,” jelas Mendagri.
Mendagri mengingatkanarahan Presiden dengan Surat Edaran adanya larangan untuk buka bersama kepada pejabat, ASN dan staf-stafnya di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang tidak mampu.
Walaupun adanya larangan tersebut, boleh buka bersama dengan masyarakat tidak mampu, bersama anak yatim piatu dan kaum dhuafa di tempat mereka masing-masing.
Karena itu lebih bernilai dan menyentuh sebagai bentuk empati kepada masyarakat.
Kepala Daerah diminta memperbanyak bantuan sosial baik secara tunai dan non tunai.
BACA JUGA: Rachmat Hidayat Desak Pemda Siapkan Anggaran Pemulangan Jenasah
Karena itu akan meningkatkan daya beli masyarakat dan ketahanan pangan.
“Bila semua pejabat turun, baik Kepala Daerah, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa maka ini bisa mengatasi inflasi,” jelasnya.
BACA JUGA: Kapal Pengangkut BBM Terbakar di Lepas Pantai Ampenan
Rakor tersebut, dalam rangka Pengendalian Inflasi Tahun 2023, diikuti bersama oleh Forkopimda, Kapolda, Kejati, Sekda Provinsi NTB, Kabulog, Kadin dan Kepala OPD bidang urusan Pertanian, Perdangangan, Keuangan, Sosial, Perhubungan, ESDM, Perencanaan Pembangunan Daerah, PUPR dan Statistik. ***
