Strategi dan program pengentasan kemiskinan dari desa tersebut, dibahas dalam Rakor Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTB tahun 2017
MATARAM.lombokjournal.com – Strategi dan program pengentasan kemiskinan dari desa tersebut, dibahas dalam Rakor Penanggulangan Kemiskinan Provinsi NTB tahun 2017, yang dihadiri para Wakil Bupati/Walikota se-NTB, para tokoh masyarakat, akademisi dan pakar dari perguruan tinggi serta kalangan dunia usaha, di Hotel Lombok Raya Mataram, Selasa (5/8).
Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, SH., M.Si saat membuka Rakor menegaskan, pihaknya kini berkomitmen menempatkan program penanggulangan kemiskinan sebagai prioritas utama dalam program kerja pemerintah daerah ke depan.
Komitmen tersebut diwujudkan dalam politik anggaran. “Anggaran program penangulangan kemiskinan diberi porsi terbesar,” tegasnya.
Ia mencontohkan, alokasi dana penanggulangan kemiskinan pada 2017 telah menembus satu triliun. Persisnya sekitar 1,3 triliun pada APBD murni dan meningkat menjadi 1,7 triliun pada APBD perubahan.
“Ini komitmen nyata Pemerintah Provinsi NTB dengan seluruh elemen masyarakat untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan mulai dari tingkat desa hingga perkotaan,” ujarnya.
Jajaran pemerintahan desa diharapkan memaksimalkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk mengelola segenap peluang dan potensi di desa. Dan lebih berorientasi pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan warga desa
Selain itu, dana transfer dari pusat dan APBD NTB yang tiap tahun meningkat, dapat diprioritaskan untuk program penanggulangan kemiskinan.
Wagub mengingatkan, meski sejak 2008 hingga 2016 progres penurunan kemiskinan di NTB terhitung tercepat ketiga setelah Maluku (0,61 persen) dan Papua (0,57). Jauh lebih baik dibanding kinerja program pengurangan kemiskinan nasional.
Namun angka kemiskinan belum mencapai indikator kinerja RPJMD yang telah ditetapkan. Saat ini angka kemiskinan kita masih mencapai 16,07 persen per maret 2017 atau 793,78 ribu orang. Padahal target pada akhir tahun 2018 sebesar 12,25 persen.
Singkronisasi program pemerintah pusat dan pemerintah daerah mutlak sangat mendukung, terutama dalam mengentaskan kemiskinan di Indonesia khususnya di Provinsi NTB.
Wagub menyinggung, upaya memudahkan regulasi perizinan investasi di NTB. Iklim investasi yang kondusif akan menjadi daya tarik bagi para investor.
Rakor Penanggulangan Kemiskinan yang melibatkan seluruh kabupaten/kota se-NTB dan elemen masyarakat NTB, diharapkan lahir ide-ide cerdas berupa program dalam penurunan angka kemiskinan di NTB.
Ikhtiar penurunan kemiskinan di NTB pada akhir tahun 2018 menjadi 12,25 persen akan tercapai dengan baik.
AYA
