Panitia telah melakukan komunikasi dengan Ketua DPD I Golkar NTB terkait penjadwalan ulang Musda tersebut
MATARAM.lombokjournal.com — Musyawarah Daerah (Musda) X DPD I Partai Golkar NTB yang sejatinya dihelat di hotel Novotel di kawasan Kuta Mandalika Kabupaten Lombok Tengah, akhir Juli lalu, kembali urung terlaksana.
Kegagalan tersebut menjadi yang ke empat kalinya terjadi sejak gagal pertama pada bulan Maret.
Terkait hal tersebut, Ketua Panitia Musda X DPD I Partai Golkar NTB Ahmad Puaddi menyampaikan, pihaknya masih menunggu perintah Dewan Pimpinan Pusat (DPP) untuk penyelenggaraan Musda kembali.
“Saya hanya menjalankan tugas sesuai Tupoksi,” ujarnya, Selasa, (04/08/20).
Terkait dengan SK Pembentukan Panitia yang menunjuk dirinya menjadi Ketua Panitia Musda X Golkar NTB, dijelaskan Puaddi bahwa SK itu masih berlaku hingga saat ini.
Hal tersebut merujuk kepada Surat Instruksi Nomor 02/Golkar/VI/2020.
Sementara untuk penjadwalan ulang, pihaknya mengaku sudah melayangkan surat ke DPP dan saat ini tinggal menunggu balasan.
“Tanggal 22 Juli 2020 itu kita usulkan Musda pertama, namun sampai saat ini belum ada jawaban DPP,” ungkapnya.
Selaku panitia, dirinya tetap tunduk pada aturan dan perintah partai. Termasuk jika nantinya Musda dilaksanakan tidak di NTB melainkan di Jakarta.
“Saya tidak berani beropini. Tergantung DPP,” katanya.
Lebih jauh, politisi Golkar yang kini menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi NTB itu menjelaskan, telah melakukan komunikasi dengan Ketua DPD I Golkar NTB terkait penjadwalan ulang Musda tersebut.
“Kita tunggu saja. Apa yang jadi keputusan DPP kita tinggal kerjakan,” terangnya.
Di luar itu, Puaddi juga menjelaskan, berbagai isu yang beredar karena Musda gagal empat kali bukan menjadi tanggung jawabnya.
Sebab sebagai panitia, pihaknya hanya menjalankan kewajiban untuk terlaksananya kegiatan Musda secara baik dan benar.
“Bukan wilayah saya untuk menanggapi kalau yang itu,” pungkasnya.
Untuk diketahui, berbagai isu telah beredar di masyarakat terkait gagalnya Musda Golkar NTB sebanyak empat kali tersebut.
Mulai dari terbelahnya DPD I dan DPD II Golkar di NTB dengan DPP Golkar hingga kemungkinan Musda diambil alih oleh pihak DPP untuk dilaksanakan di Jakarta.
Ast
