Millenium Challenge Account Indonesia Menjelaskan Programnya

Gubernur1
Gubernur DR TGH M Zainul Majdi bicara dengan Direktur Eksekutif Millenium Challenge Account-Indonesia (MCA-I) Bonaria Siahaan beserta rombongannya,

MATARAM – lombokjournal

Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi menerima Direktur Eksekutif Millenium Challenge Account-Indonesia (MCA-I) Bonaria Siahaan beserta rombongan di Pendopo Timur Gubernur NTB, Selasa (12/4/2016). Bonaria menyampaikan beberapa kegiatan utama MCA-I di NTB sepanjang 2 tahun terakhir.

Kepala Biro Humas dan Protokol Prov. NTB H. Yusron Hadi, ST, M. Um menjelaskan hal utama yang disampaikan antara lain: Unit Layanan Pengaduan (ULP) NTB masuk ke dalam 5 besar dari total 29 Provinsi yang ikut ke dalam program MCA-I.

Tahun 2016 ini, MCA-I akan mulai memperkenalkan metode-metode procurement sesuai dengan anjuran Presiden RI Joko Widodo yang ingin mendorong infrastructure development melalui pendekatan Public Private Partnership (PPP).

NTB adalah salah satu provinsi yang melaksanakan 3 Project Compact MCA-I, yaitu kesehatan, modernisasi pengadaan, dan kemakmuran hijau. Modernisasi pengadaan akan dilaksanakan di tingkat provinsi, sedangkan kesehatan dan gizi adalah program untuk mengurangi pertumbuhan terhambat pada anak-anak.

gubernur dan MCAH
Gubernur mendukung hal-hal baik yang dilakukan oleh MCA-I.

“Project Stunting (tinggi badan di bawah rata-rata) dilaksanakan di 11 provinsi, salah satunya di Provinsi NTB dan untuk di Provinsi NTB akan dilaksanakan di 8 Kabupaten,” jelas Bona.

Menanggapi kunjungan tersebut, Gubernur NTB menyampaikan akan mendukung penuh hal-hal baik yang dilakukan oleh MCA-I. “Mudah-mudahan program yang dirancang oleh MCA-I berhasil dilaksanakan di NTB,” harapnya.

Jika MCA-I bekerja nantinya dapat menghasilkan data yang bisa digunakan dan memantau setiap proyek agar lebih efektif. “Jangan sampai proyek yang dilakukan oleh MCA-I mengganggu sistem yang telah ada di masyarakat. Jika ada hal-hal yang bertentangan dengan sistem di masyarakat harus diberikan kompensasi agar tidak menimbulkan masalah sosial,” pungkasnya.

Biro Humas Prov NTB