Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sejak awal jadi prioritas Presiden Jokowi, dan sekarang jadi mercusuar Indonesia
MATARAM.lombokjournal.com ~ Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Pulau Lombok H Rachmat Hidayat, menyampaikan apresiasi tersebut di Mataram, Minggu (13/2), bersamaan dengan hari terakhir sesi tes pramusim para rider MotoGP di Sirkuit Mandalika.
“Akan menjadi kufur nikmat bagi kami masyarakat NTB jika tidak bersyukur kepada Allah SWT dan berterima kasih kepada Presiden Jokowi yang telah mewujudkan pembangunan Mandalika,” kata tokoh kharismatik NTB ini.
Rachmat menegaskan, seluruh masyarakat NTB tahu, bagaimana lebih dari tiga dekade, pembangunan kawasan Mandalika selalu jalan di tempat.
Baru ketika Presiden Jokowi mulai memimpin Indonesia pada 2014, komitmen pembangunan Mandalika benar-benar diwujudkan.
Sedari awal kata Rachmat, Presiden Jokowi telah menegaskan, bahwa Mandalika akan menjadi prioritas untuk ditangani Pemerintah Pusat. Presiden bahkan mengumumkan ke publik dengan haqqulyakin, Mandalika akan menjadi mercusuar bagi Indonesia.
BACA JUGA: Pre-Season MotoGP di Mandalika, Berkah Bagi Pariwisata NTB
Komitmen Kepala Negara tersebut diikuti dengan menggelontorkan anggaran APBN yang tak terbilang jumlahnya. Lebih dari Rp 4 triliun anggaran telah dikucurkan untuk membangun infrastruktur penunjang Mandalika. Baik infrastruktur di dalam kawasan, maupun infrastruktur yang menopang aksesibilitas dari dan menuju kawasan Mandalika.
Belum lagi kontribusi pembangunan berbagai fasilitas yang digelontorkan berbagai Badan Usaha Milik Negara karena penugasan yang diberikan Presiden secara langsung maupun melalui Menteri BUMN.
Presiden Jokowi juga berkali-kali datang sendiri untuk mengecek langsung progress pembangunan Mandalika. Presiden bahkan bermalam di sana.
Memberikan direktif kepada para menteri dan jajarannya, agar menuntaskan berbagai persoalan secara cepat berdasarkan temuan lapangan.
“Tanpa keberpihakan pembangunan dari Presiden Jokowi, mustahil Mandalika bisa seperti sekarang,” ucap Rachmat.
Pekan ini, nyaris seluruh mata di dunia memang sedang tertuju kepada Mandalika. Keberadaan bintang-bintang MotoGP – ajang balap motor nomor wahid di dunia – yang sedang menjalani tes pramusim secara resmi semenjak Jumat (11/02/22), telah mengantarkan Mandalika sebagai destinasi pariwisata ke panggung dunia yang terhormat.
Bagi masyarakat NTB, apa yang tersaji di Mandalika kini, adalah berkah yang sungguh luar biasa. Hal yang bagi sebagian kita di NTB, bahkan memimpikannya dahulu pun tidak sanggup.
“Mungkin kita akan dianggap sebagai orang yang paling tidak waras, jika dahulu kita menyebut bahwa Lombok akan menjadi tuan rumah MotoGP. Keberpihakan Presiden Jokowi telah mengangkat marwah seluruh kita,” imbuh Rachmat.
Karena itu kata Rachmat, sungguh menjadi hal yang sangat menyesatkan publik, manakala kini muncul tokoh di NTB yang berupaya secara sistematis menggiring opini khalayak, bahwa pembangunan Mandalika adalah andil besar dirinya dan kelompoknya.
“Sebuah hal yang sangat tak elok,” kaa Rachmat.
BACA JUGA: Event MotoGP di Mandalika, Harus Tonjolkan Busaya Sasak
Jika pun ada pihak yang berhak mengklaim pembangunan Mandalika tersebut, maka Rachmat menegaskan, Presiden Jokowi adalah satu-satunya yang memiliki hak, berkat kontribusi dan seluruh keberpihakannya sehingga Mandalika berada pada posisi seperti sekarang.
Indonesia Sentris
Langkah Presiden Jokowi yang membagun Mandalika, adalah wujud nyata dari langkah Presiden Jokowi yang sedari mula memang menekankan pentingnya pemerataan pembangunan di wilayah Indonesia.
Lewat pemerataan pembangunan, seperti infrastruktur, pertumbuhan ekonomi bisa meningkat di tiap wilayah.
Presiden Jokowi kata Rachmat, telah berusaha keras, berjuang keras, mengembalikan watak asli pembangunan Indonesia. Bukan pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan ekonomi belaka.
Namun, bertumpu pada pemerataan karena pertumbuhan ekonomi.
“Presiden Jokowi tahu persis, tanpa pemerataan, akan terjadi ketimpangan. Baik itu ketimpangan kaya dan miskin atau juga ketimpangan antarwilayah yang akan menyebabkan ketidakadilan,” tandas Anggota Komisi VIII DPR RI ini.
Itu sebabnya, Ketua DPD PDI Perjuangan NTB ini mengemukakan, semenjak mulai memimpin Indonesia, Presiden Jokowi membangun infrastruktur tidak di Jawa saja. Melainkan membangun infrastruktur dari daerah di seluruh Indonesia.
“Di era kepemimpinan Presiden Jokowi, pembangunan tidak lagi Jawa sentris. Tapi Indonesia sentris,” kata Rachmat.
Untuk daerah yang memiliki kapasitas fiskal terbatas seperti NTB, kebijakan pembangunan Indonesia Sentris tersebut adalah berkah.
Sebab, jika hanya mengandalkan anggaran pembangunan daerah, sudah pasti tak akan mampu. Sebagai contoh. Tahun lalu saja, Pemprov NTB bahkan harus berhutang hingga Rp 750 miliar. Hal yang belum pernah terjadi di periode-periode kepemimoinan sebelumnya. Pengembalian pinjaman itu kini sudah harus mulai dicicil sedikitnya Rp 150 miliar setiap tahun dengan pemotongan Dana Alokasi Umum untuk NTB.
Pengembalian utang akan berlangsung selama delapan tahun. Belum lagi pada saat yang sama, sedikitnya Rp 229 miliar proyek tak bisa dibayarkan meski telah tuntas dikerjakan oleh kontraktor.
Hal yang menunjukkan bagaimana keterbatasan keuangan Pemprov NTB.
Kini, berkat keberpihakan Presiden Jokowi untuk NTB, Bumi Gora pun memiliki pusat pertumbuhan ekonomi baru di Mandalika. Dari satu kali event MotoGP saja, NTB bisa memperoleh keuntungan ekonomi yang mencapai Rp 500 miliar.
Untuk tahap pertama, Lombok akan menjadi tuan rumah MotoGP selama sepuluh tahun ke depan, yang berarti sampai 2032.
Keuntungan ekonomi yang hingga setengah triliun tersebut telah menjadikan ekonomi NTB menjadi bergairah. Usaha kecil dan menengah kembali bergairah berproduksi. Badan Usaha Milik Desa memiliki kepastian pasar untuk menjual produk mereka.
Hal yang membuka jalan untuk menghadirkan kemandirian ekonomi bagi desa. Pun juga pengusaha perhotelan, restoran, transportasi, dan seluruh usaha jasa lainnya yang tak ketinggalan mendulang berkah.
Untuk MotoGP pada 18-20 Maret mendatang, sedikitnya akan hadir 100.000 penonton.
Begitu juga lapangan kerja. Paling tidak kini telah tersedia 11.000 lapangan kerja di Mandalika. Tentu masih akan terus bertambah. Kelak, jika pengembangan kawasan Mandalika telah tuntas, lokasi ini sedikitnya akan membuka lapangan kerja bagi sedikitnya 300 ribu orang.
Khusus kawasan ini saja, ditargetkan akan mendatangkan tak kurang dari dua juta wisatawan mancanegara dalam setahun.
Keuntungan tentu saja juga dinikmati Pemerintah Daerah. Ketua DPRD Lombok Tengah M Tauhid mengemukakan, keberadaan Mandalika telah memberi sumbangsih besar untuk pembangunan Lombok Tengah.
Dia memberi contoh. Dengan keberadaan Mandalika, Pendapatan Asli Daerah Lombok Tengah kini melonjak. Jika sebelumnya hanya berkutat pada Rp 219 miliar. Maka mulai tahun 2022 ini, Pemkab Loteng menargetkan PAD menjadi Rp 315 miliar dengan penambahan terbesar bersumber dari kawasan Mandalika.
Karena itu, mewakili masyarakat di Lombok Tengah, dirinya juga menyampaikan terima kasih untuk Presiden Jokowi.
Pembangunan yang dilakukan Presiden Jokowi di Mandalika, telah menjadikan mimpi masyarakat Lombok Tengah menjadi nyata.
“Dream comes true,” kata Tauhid.
Apresiasi yang sama juga datang dari para alim ulama. TGH Maarif Makmun Dirase juga menekankan, sungguh masyarakat NTB, lebih-lebih masyarakat Lombok Tengah, akan kufur nikmat manakala tidak mensyukuri dan memberi apresiasi atas perhatian yang telah diberikan Presiden Jokowi.
TGH Maarif mengemukakan, para alim ulama di Pulau Seribu Masjid tahu persis, bahwa Presiden Jokowi tidak menerima dukungan signifikan dari masyrakat NTB dalam dua kali penyelenggaraan Pilpres.
Namun, hal tersebut tidak pernah mengecilkan perhatian Presiden Jokowi kepada NTB.
Apa yang ditunjukkan Presiden Jokowi tersebut dengan memberi perhatian besar untuk NTB, menunjukkan Kepala Negara menjalankan betul apa yang disabdakan Rasulullah SAW, bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk orang lain. “Khairunnas, anfa’uhum linnas…”
“Nilai lebih untuk Presiden Jokowi, karena beliau memperlakukan begitu baik masyarakat NTB, padahal di satu sisi, dukungan dalam kontestasi politik tidak diberikan masyarakat NTB,” imbuhnya.(*)
