lombokjournal
Kinerja Kemendes, Marwan Jafar, mendapat ‘raport merah’ dari Presiden Joko Widodo. Misalnya, serapan anggaran pekerjaan fisik kementerian Marwan hanya 22,5 persen sampai akhir 2015. Serapan yang rendah ini terjadi karena banyaknya proyek gagal.
Selain itu, kuat dugaan permainan proyek orang dekat Marwan di Kementerian Desa. Surat Perwakilan Aparatur Negara Kementerian Desa yang dikirim ke Jokowi pada 7 Maret lalu menyebutkan, para anggota staf khusus menteri dan adik sang menteri ikut mengatur proyek di Kementerian Desa.
Perusahaan yang ingin memenangkan proyek di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) harus menyetor komitmen fee kepada mereka 12,5-20 persen di awal.
“Ya kami menerima surat itu,” kata Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki, membenarkan pihaknya menerima surat tersebut. Konfirmasi itu diberikan Teten setelah Marwan dan anggota staf khususnya menyangkal tuduhan itu
Dan masalah yang tak kalah menjadi perhatian,adanya penyimpangan soal pendamping desa. Menteri Marwan terkesan ingin mengganti pendamping desa eks PNPM dengan tenaga yang berasal dari kalangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Aliansi Pendamping Profesional Desa Jawa Barat, yang berunjuk rasa di depan Istana, Rabu (23/3) lalu, mendesak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden JK mengkoreksi kebijakan yang tidak transparan oleh Mendes PDTT. Aliansi pendamping desa itu menemukan rekrutmen baru yang lolos sebagai pendamping professional desa, sebagian besar pengalamannya sebagai pengurus /anggota afiliasi NU (PMII, GP Ansor, IPNU, Lakpesdam, Tanfidz NU, MWC NU)
Menggusur peran pendamping desa eks PNPM memang mengherankan. Sebab yang berpelangan bertahun-tahun di desa adalah pendamping eks PNPM. Wakil Presiden bahkan memberi catatan dalam rakornas bulan Februari, Agar pendampingan di desa jangan kalah pintar dari yang didampingi. Untuk itu bisa menggunakan fasilitator eks PNPM
Partai Koalisi Saling Sodok
Tentu saja kalangan PKB menolak tuduham aliansi eks PNPM di depan Istana itu. Aliansi yang terang-terangan menyerang Menteri Desa Marwan Jafar itu, dinilai sudah di-‘setting’ sekelompok elite yang mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan reshuffle. Politisi PKB Nihayatul Wafiroh, Jumat (8/4) terang-terangan menunjuk PDI Perjuangan.
“Sama-sama anggota dari partai koalisi justru terang-terangan menikam teman sendiri. Pramono Cs ini tampak seperti menggunting dalam lipatan,” ujarnya.
Seperti diketahui, 17 wakil pendamping desa yang diterima di Istana itu atas inisiatif Pramono Anung. “Ketika ke DPR saat reses, yang nerima mereka juga PDIP, Diah Pitaloka dan Alex Lukman,” kata Nihayatul Wafiroh.
Posisi Menteri Desa yang santer masuk dalam perombakan kabinet atau reshuffle di Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), memang terkesan kuat jadi rebutan antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa. Banyak diberitakan, calon dari PDI Perjuangan untuk mengisi posisi di Kementerian Desa sudah bicara langsung dengan Presiden Joko Widodo.
Menteri Desa wajar jadi rebutan, mengingat anggaran untuk Kementerian ini mencapai Rp40 triliun lebih. “Wajar menjadi rebutan dan masing-masing partai punya kepentingan memperebutkannya. Salah satunya bisa menjadi salah satu amunisi atau mengisi pundi partai,” kata Pengamat politik dari Indo Strategic, Pangi Syarwi Chaniago seperti dikutip Okezone, Jumat (8/4).
Menurutnya, tidak bisa dipungkiri bahwa partai-partai yang ada di Indonesia memanfaatkan anggaran negara untuk kepentingan partai politiknya. Sebab partai di Indonesia tidak benar benar mandiri, realitasnya partai masih menetek sama pundi APBN. “Sering terbukti BUMN jadi sapi perahan parpol, termasuk dana desa sangat rawan disalahgunakan oleh partai,” tuturnya,
Suk
