Dr. Najamuddin Amy menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel
Mataram, LombokJournal.com ~ Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Najamuddin Amy menjadi narasumber dalam seminar peningkatan kapasitas pengelola website tingkat Provinsi NTB tahun 2024.
BACA JUGA : Rokok Ilegal di Nusa Tenggara Barat, Masih Tinggi Peredarannya
![Dr Najam menguraikan keterbukaan informasi publik](https://lombokjournal.com/wp-content/uploads/2024/07/Diskominfotik-Keterbukaan-Informasi-Publik-18-Juli-250x190.jpeg)
Dalam acara yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTB tersebut, ia menekankan pentingnya ketahanan diri dalam mencapai keterbukaan informasi publik.
Seminar ini dihadiri oleh para pengelola website dari berbagai perwakilan PPID Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-NTB.
Dalam sambutannya, Dr. Najam menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik adalah aspek krusial dalam menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Keterbukaan informasi publik adalah fondasi dari pemerintahan yang baik. Namun, untuk mencapainya, kita harus memiliki ketahanan diri, baik dalam hal sumber daya manusia, teknologi, maupun sistem pengelolaan informasi,” ujar Dr. Najam di Hotel Lombok Plaza pada Rabu, (17/07/24).
BACA JUGA : Sertifikat Halal untuk 10oo UMKM, Diharapkan NTB Sentral Produk Halal
Ia menjelaskan bahwa ketahanan diri mencakup kemampuan untuk mengelola informasi dengan baik, menghadapi tantangan teknologi, serta memastikan bahwa setiap informasi yang disajikan kepada publik akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
“Dalam era digital ini, pengelola website pemerintah harus memiliki ketahanan diri yang kuat. Mereka harus mampu mengelola informasi dengan efektif, menguasai teknologi terkini, dan memastikan integritas dari setiap informasi yang dipublikasikan,” tambahnya.
Pada sesi tanya jawab, peserta seminar mengajukan berbagai pertanyaan mengenai tantangan dalam mengelola informasi publik dan cara mengatasinya.
Dr. Najam memberikan berbagai tips dan solusi praktis, seperti pentingnya mengoptimalkan pengawasan publik dan memisahkan penggunaan website resmi kantor dengan pribadi.
“Kita harus optimal dan memperhatikan setiap postingan yang diunggah, serta membedakan website pribadi dengan website tempat kerja,” tuturnya.
BACA JUGA : Perkembangan Ekspor dan Impor di NTB Tahun 2024
Seminar ini diakhiri dengan harapan bahwa keterbukaan informasi publik di NTB akan terus meningkat, dan para pengelola website dapat mengimplementasikan pengetahuan yang mereka peroleh untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan. Pnd/Her