Keterbukaan informasi untuk mencegah korupsi kolusi dan nepotisme, seharusnya mendorong partisipasi publik dalam pembangunan
MATARAM.LombokJournal.com ~ Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hassanudin mengapresiasi keterbukaan sebagai modal meraih kepercayaan publik.
BACA JUGA : Badan Publik Informatif di NTB meningkat
Dikatakannya, transparansi dalam tata kelola pemerintahan adalah kewajiban pelayanan kepada masyarakat.
“Keterbukaan tidak hanya tentang penghargaan tapi komitmen untuk terbuka dalam pengelolaan pemerintahan. Namun demikian, transparan tidak identik dengan telanjang,” ujar Pj Gubernur NTB.
Ia menyampaikan itu dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik di Hotel Lombok Raya Mataram, Kamis (24/10/24).
BACA JUGA : Sheraton Senggigi Beach Resort Adfakan Lari Santai
Ditambahkannya, keterbukaan untuk mencegah korupsi kolusi dan nepotisme seharusnya dapat mendorong partisipasi publik dalam pembangunan karena sesuai Undang Undang KI saat ini akses informasi bagi publik merupakan hak yang dijamin konstitusi.
Oleh karena itu ia berharap seluruh badan publik yang telah dan belum mendapatkan predikat informatif agar berkomitmen dalam mengimplementasikan keterbukaan pelayanan masyarakat dalam pemerintahan yang demokratis.
Gubernur juga menambahkan agar hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik oleh KI NTB ini dapat bertahan dengan capaian sebagai Pemerintah Provinsi Informatif selama lima tahun berturut turut nasional.
BACA JUGA : Anggota DPDR Jangan Lakukan Reses di Masa Kampanye Pilkada
Hadir dalam kegiatan pemberian anugerah para Bupati dan Walikota, Kepala Desa, Kepala OPD Setprov NTB dan Kadis Kominfo se NTB.jm/her
