Kepala Daerah Diminta Antisipasi Korupsi Pengadaan Barang 

Mendagri Tito Karnavian dalam rapat evaluasi program strategis pemerintah yang diikuti Wagub Sitti Rohmi yang dipimpin oleh Mendagri, Ketua KPK dan Kepala LKPP, Mataram, Senin (24/01/22) / Foto: San
image_pdfSimpan Sebagai PDFimage_printPrint

Mendagri Tito Karnavian minta Kepala Daerah berperan aktif cegah korupsi, karena menyangkut kepercayaan publik kepada pemerintah

MATARAM.lombokjournal.com ~ Mendagri Tito Karnavian berharap para Kepala Daerah aktif berperan menekan dan mengantisipasi tindak pidana korupsi yang selama ini masih marak terjadi, khususnya pada pengadaan barang jasa pemerintah. 

Wagub ikuti rapat dengan Mendagri yang mengingatkan Kepala Daerah
Wagub Sitt Rohmi

Hal itu disampaikan dalam rapat evaluasi program strategis pemerintah yang diikuti Wagub Sitti Rohmi yang dipimpin oleh Mendagri, Ketua KPK dan Kepala LKPP, Mataram, Senin (24/01/22).

Mendagri dalam rapat secara virtual itu mengugkapkan, di awal tahun 2022 ini terdapat beberapa Kepala Daerah terlibat kasus hukum di antaranya Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

“Ini menjadi perhatian kita, tidak hanya berdampak individu pada yang bersangkutan, melainkan pada sistem pemerintahan dan tingkat kepercayaan publik kepada pemerintah kita baik pusat maupun daerah,” jelas Tito Karnavian yang juga pernah menjabat sebagai Kapolri tersebut. 

BACA JUGA: Korban GempaResah, Ada Isu Pemotongan Bantuan Rehab Rumah

Ditambahkan Mendagri, banyak pimpinan daerah yang memiliki prestasi luar biasa dan telah melakukan kinerja yang sangat baik. Namun karena tersandung masalah hukum tentunya akan berdampak pada kepercayaan publik terhadap sistem pemerintahan.

Kepala Daerah baik Gubernur, Bupati Walikota seluruh daerah untuk sama-sama memberantas praktik tindak pidana korupsi semaksimal mungkin.

BACA JUGA: Muslimat NWDI pun Diajak Aktif di Posyandu Keluarga

Kepala Daerah dimminta Mendagri tekan korupsi pengadaan barang

Disebutkan Mendagri, dengan pemerintahan yang bersih, maka banyak manfaat yang bisa didapatkan daerah.Mulai dari peningkatan pendapatan hasil daerah, dan lainnya. 

Salah satu faktor utama meningkatkan kesejahteraan ASN misalnya, itu akan dapat didongkrak dan naik sehingga  salah satu solusi dengan menekan tindak pidana korupsi.***