Dalam roadshow Pemetaan Isu Strategis kali ini, Mi6 memberi ruang dan memfasilitasi pedagang kaki lima dalam Focus Group Discussion (FGD) Sumbawa Barat
KSB.LombokJournal.com ~ Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 kembali mengadakan roadshow pemetaan isu strategis menjelang Pemilihan Gubernur (Pilgub) Nusa Tenggara Barat (NTB) 2024 di Kabupaten Sumbawa Barat, menggandeng para Pedagang Kaki Lima (PKL), Minggu (23/06/24) sore.
BACA JUGA : Komitmen NTB Menjadi Provinsi ‘Smart and Green Priductivity’
Roadshow ini dipimpin oleh Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto, didampingi Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Provinsi NTB, Abdul Majid. Kehadiran mereka disambut hangat oleh para pedagang kaki lima di Bumi Pariri Lema Bariri.
Dalam acara tersebut, Mi6 mengadakan Focus Group Discussion (FGD) bersama puluhan pedagang kaki lima dari Sumbawa Barat. Dalam sambutannya, Direktur Mi6, yang akrab disapa Didu, menjelaskan alasan menggandeng para PKL dalam acara ini.
“Pertama, kami menyampaikan terima kasih kepada Ketua APKLI NTB, Pak Abdul Majid, yang telah memfasilitasi pertemuan dengan teman-teman PKL di Sumbawa Barat,” kata Didu.
Menurut Didu, para pedagang kaki lima adalah penopang ekonomi kerakyatan yang tangguh dan membuka lapangan kerja di sektor riil masyarakat.
BACA JUGA : Inovasi dAN Praktik Baik Diskominfotik NTB
“Eksistensi PKL sebagai soko guru ekonomi kerakyatan tak terbantahkan. Saat Covid-19 menghantam perekonomian, PKL justru tetap eksis dan bertahan,” tambahnya.
Abdul Majid, Ketua APKLI NTB, mengakui pihaknya dihubungi Mi6 terkait Roadshow Pemetaan Isu Strategis PKL untuk wilayah Sumbawa, Dompu, dan Bima.
“APKLI NTB sudah berkoordinasi dengan kabupaten/kota untuk menyiapkan sekitar 50 PKL untuk menggelar pertemuan dengan Mi6,” kata Abdul Majid.
Ia juga menyampaikan bahwa masih ada tantangan untuk mengintegrasikan suara PKL dalam perumusan kebijakan publik.
Oleh karena itu, diharapkan pemetaan isu strategis roadshow ini dapat menciptakan platform dialog antara pemerintah dan PKL untuk memahami kebutuhan dan kekhawatiran mereka, serta menggagas penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang layak.
Ketua APKLI Sumbawa Barat, Hamzanwadi, menuturkan beberapa persoalan yang dihadapi PKL, seperti lemahnya perlindungan hukum dan kurangnya perhatian terhadap nasib keluarga PKL, terutama anak-anak.
Ia mendorong pemerintah untuk memberikan jaminan pendidikan dalam bentuk beasiswa bagi anak-anak PKL dan memudahkan akses permodalan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Hamzanwadi berharap kontestasi Pilkada NTB 2024 menjadi wadah bagi calon kepala daerah untuk membangun kesepahaman dengan PKL. APKLI Sumbawa Barat juga mengapresiasi kehadiran Bupati Sumbawa Barat, H Musyafirin, yang maju dalam Pilgub NTB 2024 bersama Hj Sitti Rohmi.
Salah satu PKL Sumbawa Barat, Raifal, mengungkapkan harapannya agar Mi6 bisa menyampaikan aspirasi PKL kepada para calon kepala daerah.
“Kami berterima kasih Mi6 sudah berkenan hadir, ini merupakan wadah yang penting bagi kami,” ujar Raifal.
BACA JUGA : Sosialisasi Pola Asuh, Bunda Lale Ajak PIK-R STIKES YARSI
PKL lain, Gufron, menyoroti kondisi PKL di Pelabuhan Poto Tano yang berada di bawah ASDP dan meminta perhatian terhadap nasib mereka. Mi6 berkomitmen untuk menyampaikan berbagai isu tersebut kepada para calon yang akan berlaga di Pilkada NTB pada 27 November mendatang. me
