Kecil kemungkinan DPRD bisa menyoal program unggulan yang sudah dibahas Bersama, dan masuk dalam RPJMD
MATARAM.lombokjournal.com –
Hak interpelasi yang akan digunakan kalangan DPRD NTB untuk menyoal Gubernur NTB, dinilai hanya sebatas quasi wacana retorika yang sulit terealisasi.
Selain dasar alasannya, juga karena objek yang dipersoalkan adalah beberapa program unggulan daerah, dan bukan kebijakan atau keputusan-keputusan pribadi Gubernur.
“Wacana interpelasi untuk Gubernur Zul, hanya manuver politik sesaat dari politisi Udayana untuk sekadar test the water, ” kata Direktur M16, Bambang Mei Finarwanto SH.
Didu sapaan akrab Bambang Mei, yang saat itu didampingin Sekretaris Mi6, Lalu Athari Fathulah, SE dan Kepala Litbang Mi6, Zainul Pahmi, M.Pd menilai, alasan wacana interpelasi itu tentang ketidakberhasilan sejumlah program unggulan Pemprov NTB.
Sebelumnya, sejumlah angota DPRD NTB mewacanakan rencana interpelasi kepada Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah. Beberapa program unggulan, termasuk program Industrialisasi, dinilai dewan gagal dan tidak membuahkan hasil.
“Alasan interpelasi tersebut sangat naif!” tegas Didu.
Menurutnya, program Industrialisasi maupun program unggulan lainnya merupakan program daerah yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) NTB.
Tentu saja juga melalui persetujuan dewan.
“Industrialisasi, Zero Waste, dan lainnya yang menjadi unggulan, kan sudah masuk dalam RPJMD NTB, sehingga ini menjadi produk yang disepakati bersama eksekutif dan legislatif di NTB. Ini sudah menjadi program harapan masyarakat NTB, bukan lagi milik atau gagasan pribadi Gubernur,” kata Didu dengan nada tinggi.
Mengupas tentang program daerah Didu mengatakan, hal tersebut juga sudah tertuang dan diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur tentang hubungan Pemerintah Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
Didu memaparkan, fungsi pemerintah daerah adalah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai badan legislatif daerah. Adanya fungsi tersebut diharapkan dapat mewujudkan mekanisme cheks and balance menuju tercapainya tata pemerintahan yang baik (good governance).
“Adapun kedudukannya setara dan bersifat kemitraan yang saling mendukung, bukan merupakan lawan atau pesaing satu sama lainnya,” papar Didu.
Menurutnya, dengan bersandar pada hal tersebut maka sangat kecil kemungkinan DPRD bisa menyoal program unggulan yang sudah dibahas Bersama, dan masuk dalam RPJMD.
Sebab, terkait anggaran dan pembiayaan program pun sudah diketok DPRD melalui APBD setiap tahunnya.
“Artinya Industrialisasi ini kan menjadi kerja bersama Pemda dan DPRD. Pemda melaksanakan dan DPRD mendampingi dan mengawasi. Kalau ini disoal, maka dewan juga membuka kinerja mereka yang kurang baik juga,” urainya.
Anomali
Sementara itu Sekretaris Mi6 , Lalu Athari menambahkan program unggulan NTB Gemilang, termasuk industrialisasi dan zero waste adalah program jadi yang gagasan dan perencanaannya sudah melalui mekanisme pemerintahan daerah.
Sudah disetujui DPRD yang menjadi representasi masyarakat NTB. Sehingga program-program ini menjadi program bersama yang harus dikawal keberhasilannya.
“Kalau alasan interpelasi adalah menyoal program unggulan, ya masyarakat juga sudah cerdas menilai. Ini saya pikir ada muatan politis, lebih sekadar menyoal keberhasil program. Apalagi pemerintahan Dr Zul ini kan baru 2 tahun lebih, nggak fair jika diukur untuk keberhasilan program yang punya jangka 4-5 tahun,” tegasnya.
Athari meyakini, wacana interpelasi DPRD untuk Gubernur Zulkieflimansyah hanya sekadar wacana penghangat konstelasi dan pesan politik semata yang harus dipahami maksudnya.
“Karena proses interpelasi juga nggak bisa langsung sekejab mata. Ini ada prosesnya, ada pengusulan ada kesepakatan bersama di dewan, baru bisa terlaksana,” katanya.
Ia mengatakan, dugaan politisasi di wacana interpelasi bisa nampak dari anomali yang muncul. Di mana partai Demokrat sebagai partai pengusung pasangan Zul-Rohmi justru gencar mewacanakan interpelasi ini.
Me
