Indeks demokrasi Provinsi NTB dinilai masih rendah, masih berada di urutan ke 20 dari 34 Provinsi di Indonesia
MATARAM.lombokjournal.com — Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Ir. H. Rosiady Sayuti, Ph.D menegaskan, untuk meningkatkan indeks demokrasi di NTB diperlukan keterlibatan dan partisipasi semua pihak..
Penegasan Sekda itu disampaikan saat membuka Focus Group Discussion (FGD), Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2016, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Selasa (30/5) di Hotel Golden Tulip Mataram.
“Indeks demokrasi NTB yang masih menempati urutan 20-an, menunjukkan masih mininimnya tingkat partisipasi publik. Oleh karenanya, semua pihak agar terlibat untuk memikirkan dan mendukung pembangunan daerah, yang merupakan bagian penting yang dibutuhkan pemerintah, sekaligus sebagai wujud tingginya kesadaran berdemokrasi,” katanya.
Menurutnya, keberhasilan pemerintah dalam tiap tahap pembangunan merupakan hasil ikhtiar bersama antara masyarakat, LSM, TNI/Polri dengan pemerintah, termasuk meningkatkan indeks demokrasi di NTB.
“Kalau ada masyarakat atau LSM yang terlibat, maka ada teman kita untuk memikirkan daerah kita. Melihat secara kritis yang terjadi di daerah ini,” kata Sekda di hadapan Kepala Badan Pusat Statistik NTB dan Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik NTB.
Dengan pelibatan tersebut, Sekda Rosiady menjelaskan bahwa menjadi tugas semua pihak untuk mendesain dan menjalankan program yang betul-betul dapat menyelesaikan persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Termasuk di dalamnya meningkatkan indeks demokrasi yang ada di bumi seribu masjid ini.
“Sehingga, pada waktunya kemudian, indeks kita menjadi indeks yang mencerminkan kematangan kita berdemokrasi, kedewasaan kita mengemukakan pendapat, terus meningkat,” katanya.
Sekda berharap dengan desain program yang baik kemudian didukung partisipasi masyarakat dan LSM, kesejahteraan masyarakat dapat terus meningkat.
