Gubernur Sampaikan 6 Raperda Dalam Rapat Paripurna Pertama DPRD NTB

Simpan Sebagai PDFPrint

Kebudayaan NTB sangat banyak dan harus diperhatikan, selain NTB itu juga sebagai salah satu destinasi wisata yang luar biasa untuk Indonesia dan dunia

MATARAM.lombokjournal.com —  Enam buah Raperda Eksekutif disampaikan Gubernur Zulkieflimansyah dalam Rapat Paripurna Pertama DPRD Provinsi NTB di Gedung DPRD Provinsi NTB, Rabu (14/05).

Selain itu, terdapat pembentukan Perangkat Daerah Baru yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) akan dipisahkan menjadi Dinas Pendidikan dan Dinas Kebudayaan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan dipisahkan menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kehutanan.

Sedang 6 Buah Raperda Prakarsa Eksekuitf Gubernur NTB sebagai berikut :

1. Raperda Tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral Dan Batubara;
2. Raperda Tentang Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
3. Raperda Tentang Perubahahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan     Susunan Perangkat Daerah Provinsi Ntb;
4. Raperda Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Penggabungan Dan Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat Menjadi Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Nusa Tenggara Barat;
5. Raperda Tentang Pembubaran Perusahaan Daerah Pt. Daerah Maju Bersaing; Serta;
6. Raperda Tentang Percepatan Pembangunan Dan Pemeliharaan Infrastruktur Jalan Provinsi Dengan Pola Pembiayaan Tahun Jamak.

“Kita lhiat kebutuhan, seperti lingkungan hidup hampir semua daerah bukan hanya provinsi tapi kabupaten/kota, kecamatan sampai desa memiliki masalah dengan sampah. Walaupun lingkungan hidup bukan hanya tentang sampah, tapi lingkup kerja yang besar itu menjadi tanggung jawab yang besar,” tutur Gubernur NTB Dr. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc usai mengikuti Rapat Paripurna Pertama DPRD Provinsi NTB.

Gubernur NTB juga menilai, kebudayaan NTB sangat banyak dan harus diperhatikan, selain itu juga NTB sebagai salah satu destinasi wisata yang luar biasa untuk Indonesia dan dunia.

“Kalau ternyata setelah pemisahan menghasilkan income yang lebih dari itu, kenapa tidak? Namun jika dipisah ternyata menghasilkan pemborosan maka kita berpikir kembali,” tuturnya.

 ely – TM/KOMINFOTIK NTB