“Nggak ada niat misalnya untuk jual manusia, (Dugaan) human trafiking terlampau jauh. Kalau ada prosedur yang kurang benar kita perbaiki”
MATARAM.lombokjournal.com — Temuan hasil investigasi Ombudsman RI Perwakilan NTB, terkait dugaan penyimpangan administrasi dalam pengiriman pelajar NTB ke Korea Selatan, ditanggapi Gubernur NTB, Zulkieflimansyah.
Terkait temuat tersebut, Gubernur Zul menganggapnya hal yang wajar, itu disebabkan kemungkinan Ombudsman tidak mengetahui cerita lengkapnya
“Mungkin Ombudsman tidak mengetahui kelengkapan ceritanya,” kata Gubernur membela diri pada Selasa (10/09) 2019.
Hasil investigasi Ombudsman pelaksanaan pengiriman peserta program pendidikan lanjutan tenaga kesehatan dari jenjang D3 ke S1 ke Universitas Chodang diikuti 18 calon mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di NTB.
Pengiriman calon mahasiswa ini direncanakan untuk mengikuti pendidikan medical management yang sebenarnya proses perkuliahannya baru akan dimulai pada September 2019.
Program pengiriman calon mahasiswa itu ke Universitas Chodang, Korea Selatan yang terletak di Muan, Jeolla Selatan, baru berdasarkan Letter of Intent (LoI) antara Gubernur NTB dan President Univesrsity of Chodang yang ditandatangani di Mataram, 29 Januari 2019.
Namun faktanya meskipun belum terbit Perjanjian Kerjasama, 18 calon mahasiswa ini justru telah diberangkatkan ke Korea Selatan pada Maret 2019.
Padahal dalam skema jadwal kuliah, perkuliahan baru akan dimulai pada September 2019. Pemberangkatan lebih awal dimaksud bertujuan memberikan kesempatan kepada para calon mahasiswa untuk memperdalam bahasa Korea.
Apalagi beberapa calon mahasiswa mulai merasakan adanya perbedaan antara fakta dan janji dalam proses persiapan kuliah hingga perkuliahan.
Dari sinilah polemik dan kesimpangsiuran opini serta informasi di media massa berkembang.
Jangan takut salah
“Saya kira rekomendasi Ombudsman untuk lebih berhati-hati saya kira wajar saja dan kita memberikan apresiasi. Tapi kita jangan takut salah juga,” jelas Gubernur.
Pengiriman beasiswa ke Korea sebenarnya tidak hanya keinginan mahasiswa kuliah keluar negeri, termasuk jika ada orang punya niat baik tentu Pemda menampung rencana kerja sama tersebut.
Jika dalam perjalanan ada yang tidak sesuai harapan dengan kenyataan, Pemprov NTB akan mencoba perbaiki meknisme selanjutnya melihat apa kekurangan.
“Nah yang konyol kalau kebetulan langsung dikaitkan dengan penjualan manusia itu terlalu jauh,” sesal gubernur.
Gubernur mengajak semua pihak menjaga konduksifitas daerah jangan sampai membuat kesan satu tahun kepemimpinan gubernur baru membuat gaduh. Padahal menurutnya itu masalah yang tidak besar.
“Nggak ada niat misalnya untuk jual manusia human trafiking terlampau jauh. Kalau ada prosedur yang kurang benar kita perbaiki,” jelasnya.
Menurut gubernur, temuan Ombudsman itu jadi masukan yang baik. Bukan hanya Ombudsman tapi yang lain akan disikapi dengan baik.
“Kita berterimakasih pada Ombusman mudahan masyarakat menyadari kita punya Ombusman,” tambahnya.
Gubernur menjelaskan, yang mengurus maupun yang diurus tidak punya pengalaman internasional, sehingga Pemprov NTB meminta Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) mem-back up.
Perjalanan beasiswa ke depannya akan diurus LPP. Gubernur mencontohkan orang yang tidak pernah keluar negeri pasti akan merasakan kebingungan awalnya.
Mahasiswa itu yang tadinya makan di kampus tetapi kampus di luar negeri tidak menyediakan kantin untuk makan.
“Itu namanya terlantar? Padahal kan musim panas disana kan libur,” ujar gubernur.
Pemprov menyayangkan jangan sampai nanti ada program bagus namun rasa takut berlebihan sehingga kapok, padahal peluang yang tersedia begitu banyak.
“Jadi teman-teman media membantu jangan sampai ketidak benaran kalau terus terus di grecokin orang lama lama malah percaya pada info yang tidak benar,” katanya.
Sebetulnya program pengiriman pelajar NTB sudah dilakukan dari dulu termasuk sebelum ia menjadi Gubernur NTB namun justru yang ribut hanya hari ini saja.
“Saya sebelum jadi gubernur ngirim orang sekolah sudah banyak. Yang perlu prosedurnya itu karena ada kata bekerjanya, perlu diperbaiki lah jangan jadi trauma jangan karena nilai setitik rusak susu sebelenggu,” tegaas gubernur.
AYA/HmsNTB
