Saat memberikan arahan pada pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi NTB tahun 2017, Gubernur NTB, Dr. TGH. M.Zainul Majdi ingatkan Bupati/Walikota agar lebih selektif dan hati-hati mengeluarkan perijinan Retail Modern.
MATARAM.lombokjournal.com — Jika tanpa pengawasan dan pengaturan izin yang jujur, rentan memicu ketimpangan ekonomi dan sosial. Saat ini ada perubahan pelaku ekonomi, dari masyarakat lokal ke pemilik retail modern.
“Retail modern saat ini telah menjamah pedesaan,” ungkapnya gubernur di Hotel Lombok Raya, Kamis (6/4/2017).
Hal itu diungkapkan Gubernur TGH M Zainul Majdi terkait pesannya, agar menjamin keberlangsungan usaha mikro kecil dan menengah. Lebih jauh gubernur minta seluruh jajarannya mengidentikasi dan memangkas sejumlah regulasi yang menyulitkan tumbuhnya usaha ekonomi kreatif, industri kecil dan UMKM.
Dalam menjaga keberlangsungan pembangunan NTB, beberapa hal yang dipesankan kepada semua pihak yang terlibat penyusunan RKPD NTB tahun 2018, pertama mencukupkan anggaran pembangunan infrastruktur yang menyentuh aspek kebutuhan dasar, seperti pertanian, pendidikan, kesehatan, perhubungan.
Kedua, maksimalkan fasilitasi usaha mikro kecil dan menengah, untuk menggerakkan sektor ekonomi rill hingga lapangan kerja bisa tercipta. Serta menjamin keberlangsungan usaha mikro kecil dan menengah tersebut.
Dan yang ketiga, konsisten mempedomani tata ruang demi tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Dan terakhir Gubernur meminta agar revitalisasi pertanian, perkebunan, peternakan terus diperkuat.
Berbagai keberhasilan yang telah diraih NTB selama ini, termasuk tingkat pertumbuhan ekonomi yang tidak pernah di bawah rata-rata nasional disebut Gubernur sebagai buah dari kerja keras dan kontribusi seluruh pihak. Termasuk para bapak/ibu walikota di NTB.
”Untuk itu saya berterima kasih kepada bapak ibu bupati/walikota, yang telah berkontribusi besar terhadap pertumbuhan dan pencapaian yang berhasil di NTB,” ucapnya.
Musrenbang Provinsi NTB dihadiri para anggota DPR RI perwakilan NTB, Ketua DPRD NTB, Wakil Gubernur NTB, H.Muh.Amin, SH.,M.Si, Anggota FKPD NTB, Bupati/Walikota se-NTB, Pimpinan instansi vertikal, Ketua TP PKK NTB Hj. Erica Zainul Majdi Kepala Bapeda Kabupaten/Kota, Kepala OPD Provinsi NTB dan seluruh pejabat Administrator lingkup Provinsi NTB.
Rr
