Dalam kegiatan gebyar Bulan Inklusi Keuangan NTB diharapkan berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB
TANJUNG.lombokjournal.com ~ Otoritas Jasa Keuangan bersama Industri Jasa Keuangan yang ada di Nusa Tenggara Barat menggelar kegiatan Inklusi Keuangan.
Kegiatan ini merupakan salah satu langkah atau upaya untuk mencapai target inklusi keuangan pemerintah yang mencapai 90 persen di tahun 2024.
Acara gebyar Bulan Inklusi Keuangan NTB Gemilang serta Pengukuhan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) KLU Tahun 2021, dihadiri oleh Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu, SH, Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah, SE,MSc dan Anggota Dewan Komisioner OJK RI Bidang Edukasi & Bidang Perlindungan Konsumen, Tirta Segara, SE, MBA, di Aula RSUD KLU hari Selasa (26/10/21).
BACA JUGA:
Penyelenggaraan WSBK dan MotoGP 2022, Pemprov NTB Studi Komparasi ke Itali
Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Bupati Danny Karter Febrianto Ridawan ST, M.Eng, Wakil Kepala Kantor Regional 8 OJK Bali Nusra Ananda, Kepala Kantor OJK Provinsi NTB Riko Rinaldi, Direktur Utama Bank NTB Syari’ah Kukuh Rahardjo, Ketua Masyarakat Ekonomi Syari’ah NTB, Dr. Baiq Mulianah M.Pd dan undangan lainnya.
Dalam sambutannya Dewan Komisioner OJK RI Tirta Segara menyampiakan, dengan potensi sumber daya alam yang melimpah serta kekayaan budaya yang banyak di wilayah NTB, khususnya kawasan Lombok Utara yang memiliki segenap potensi luar biasa.
Dikatakan, gebyar Bulan Inklusi Keuangan NTB Gemilang, dan mampu berkontribusi dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi NTB.
Khususnya, di masa-masa sulit seperti ini harus bisa sama-sama bangkit.
“Saya harap sinergi ini bisa terus ditingkatkan demi mewujudkan industri jasa keuangan yang stabil” tuturnya.
Pandemi Covid 19 telah memberi dampak cukup besar terhadap masyarakat dan pelaku usaha di Indonesia, OJK memiliki keyakinan untuk mengakselerasi dan mempercepat roda perekonomian di masa Covid 19 ini perluasan akses keuangan bagi masyarakat mutlak diperlukan.
Gubernur NTB Dr. Zul menyampaikan, dengan hadirnya OJK masyarakat NTB menjadi masyarakat yang faham dengan keuangan dan bebas dari buta finansial.
OJK tidak hanya mengawasi Bank saja, tapi datang kesekolah-sekolah, pondok pesantren dan bertemu dengan organisasi pemuda bertatapan langsung dengan masyarakat dan menceritakan tentang keadaan finansial yang ada dengan tata bahasa yang mudah difahami.
Akses keuangan hanya di monopoli oleh segelintir orang saja, kita juga ingin masyarakat kecil punya akses dan punya rasa kebersamaan dan kepemilikan terhadap institusi keuangan kita.
“Ke depan. kita harapkan OJK tidak hanya mengawas Bank Saja tetapi juga datang berinteraksi ke masyarakat untuk memberikan pemahaman terkait kondisi finansial yang ada,” kata Gubernnur Zul.
Bupati Djohan mengapresiasi kerja sama antara OJK dengan kementerian dalam negeri dan instansi lainnya terkait program percepatan akses keuangan daerah melalui wadah TPAKD.
“Pembentukan Tim Percepatan akses keuangan Daerah diharapkan membantu mengurangi dan mencegah ketimpangan pembangunan di sektor perekonomian,” tuturnya.
TPAKD sebagai media bagi masyarakat dalam membuka akses keuangan yang lebih produktif, serta mengoptimalkan potensi sumber keuangan daerah bagi perkembangan sektor usaha UMKM .
“Kegiatan memberikan dampak positif bagi perubahan percepatan keuangan di Lombok Utara pada masa yang akan datang,” katanya.
Sinergi bersama dapat memperkuat kerja sama antara stakeholders industri jasa keuangan di daerah, dalam rangka membuka sekaligus mempercepat akses keuangan daerah
yang lebih produktif bagi seluruh lapisan masyarakat.
BACA JUGA: Sembilan Besar PON XX, Menuju Lima Besar PON XXII
Acara dirangkaikan dengan pengukuhan Tim TPAKD KLU dan Penandatanganan MOU antara Bupati dengan Direktur Utama Bank NTB Syari’ah serta penyerahan award internal Bank NTB Syari’ah Tahun 2021.
@ng
