Fokus Penurunan Stunting dan Perkuat Kolaborasi

Wagub NTB: Penanganan stunting harus komperhensif

Wagub NTB didampingi Kadis Kesehatan NTB menerima audiensi BKKBN Pusat terkait percepatan penurunan angka stunting di NTB, di ruang kerja Wagub, Selasa (07/02/23) / fOTO: diskominmfotik
image_pdfSimpan Sebagai PDFimage_printPrint

Fokus penanganan stunting tidak bisa menyasar satu segmen saja, dan harus komperhensif

MATARAM.LombokJournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, minta fokus dalam menurunkan angka stunting, dan makin memperkuat kolaborasi pada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Prov. NTB.

Hal itu disampaikannya saat menerima audiensi BKKBN Pusat terkait percepatan penurunan angka stunting di NTB, di ruang kerja Wagub, Selasa (07/02/23).

BACA JUGA: Wagub NTB Ummi Rohmi Ajak Berantas Rokok Ilegal

Wagub NTB menerima audensi BKKN Pusat, dan mengungkapkan upaya fokus penanganan stunting

“Posyandu di NTB tidak hanya melayani bayi dan ibu hamil namun juga lansia, remaja, keluarga,” kata Wagub yang biasa disapa Ummi Rohmi.

Menurutnya, stunting tidak bisa menyasar satu segmen saja, (penanganan) stunting itu harus komperhensif. Tidak bisa kita bicara tentang stuntingnya saja tapi remajanya juga. 

Sebanyak 7600 lebih Posyandu di NTB ini sudah menjadi Posyandu Keluarga karena adanya di dusun, dekat dengan masyarakat.

Monitornya juga menjadi lebih mudah karena terdiri dari puluhan hingga ratusan rumah saja, dan lebih mudah diintervensi.

“Alhamdulillah dengan aktifnya Posyandu Keluarga kami punya data by name by adress yang pertumbuhannya signifikan, data sampel survei juga di kroscek. Bahkan kalau ada yang tidak datang ke Posyandu kita minta sweeping ke rumah. Sehingga kalau intervensi anak stunting ya anak stunting yang diintervensi. Bukan anak balita secara keseluruhan. Itu yang kita lakukan selama ini,” jelasnya.

Kepada tim percepatan stunting, Ummi Rohmi berharap langsung menukik permasalahan apa yang di hadapi. Sehingga mengidentifikasi permasalahan, kehadiran dan kesadaran masyarakat sangat penting untuk datang ke Posyandu. 

Mendorong Posyandu semakin aktif dan berkualitas, sehingga dengan data by name by adress akan didapatkan data potensi pernikahan anak, literasi sanitasi, narkoba, edukasi keluarga. 

BACA JUGA: HBK Dorong NTB Kembangkan Food Estate Sektor Peternakan

Jadi data real di lapangan tidak akan didapatkan jika ujung tombak itu sendiri tidak aktif.

“Dan kami juga berharap kolaborasi dengan BKKBN semakin baik, sama-sama menggotong royongkan PR besar kita,” tutupnya.

Multiplayer efek

Direktur Bina Keluarga Balita dan Anak BKKBN RI, dr Irma Ardiana, MAPS mengapresiasi bagaimana Pemprov NTB menggerakkan sistem yang sebenarnya sudah ada.

Kemudian melengkapi dan menyempurnakan sehingga memiliki multiplayer efek yang luar biasa ke program lainnya. 

“Walaupun sasarannya stunting tapi sebenarnya dengan sistem tersebut tentu banyak permasalahan yang ada di Provinsi NTB bisa diatasi. Misalnya tentang stunting, dengan sistem Posyandu keluarga bisa mengatasi juga angka kematian ibu, bayi, PTM, gizi dan seterusnya,” ungkap dr Irma.

Salah satu yang sangat di apresiasinya adalah bisa memutus siklus, termasuk kemiskinan, memastikan remaja putri tidak putus sekolah, sehingga bisa mengenyam pendidikan yang lebih baik. 

Selain itu juga bagaimana Pemprov langsung ke lapangan, dan langsung mengecek untuk melakukan konfirmasi.

BACA JUGA: Diet Gula Darah, Kontrol Karbohidrat dan Kalori

“Jadi ternyata seluruh elemen itu jika digerakkan itu bisa, dengan sumber daya, pengetahuan dan kemauan yang ada ini tinggal konsistensi. Dan di tahun 2023 ini harus gaspol, menyatukan seluruh kekuatan yang ada, ketika ada data byname by adress saya rasa ini bisa menurunkan angka stunting di seluruh NTB,” katanya. ***