Wagub NTB tekankan, saat balapan bergengsi dunia event MotoGP tahun 2022 berlangsung, produk UMKM harus dapat terserap
MATARAM.lombokjournal.com ~ UMKM dan pengusaha perhotelan atau industri perhotelan maupun restoran di NTB didorong menjalin Kerjasama dan kemitraan dalam memasarkan produk unggulan.
Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah menekankan, agar saat event bergengsi dunia MotoGP tahun 2022 berlangsung, produk UMKM dapat teserap.
“Hal yang paling penting, produk UMKM kita dapat terserap secara konkrit,” kata Ummi Rohmi sapaan akrab Wakil Gubernur.
Ia menyampaikannya, saat menerima audiensi Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Krearif (Kemenparekraf) RI, Fadjar Hutomo didmpingi Kadis Pariwisata, Rabu (22/12/21) di ruang kerja Wagub.
Pproduk UMKM juga harus memperhatikan kualitas maupun kuantitas produknya. Baik dari segi ketersediaan bahan baku, intensitas dan kontinyunitas produk dan kemasan produknya.
BACA JUGA: Mantan Panglima TNI pun Dapat Tugas Sukseskan MotoGP
Intinya yang telah dikurasi melalui proses penyeleksian terhadap produk yang akan dipasarkan sesuai dengan standarisasi.
Proses kurasi ini sangat penting, bagi industri perhotelan dan restoren sehingga produk UMKM layak untuk dipasarkan atau digunakan ditempat tersebut.
“Apalagi potensi yang kita miliki di NTB cukup berlimpah. Untuk dikembangkan dan dimanfaatkan oleh UMKM,” ujar Ummi Rohmi sapaan Wagub, didampingi Kadis Pariwisata Provinsi NTB.
Karena perhotelan juga membutuhkan bahan dan produk UMKM lokal untuk melengkapi kebutuhan hotel. Seperti sabun, shampo, kopi, the dan bahan sembako untuk konsumsi harian pengunjung hotel.
Selain itu, Wagub juga menekankan UMKM, industri perhotelan dan jasa travel atau jasa pariwisata untuk lebih banyak mempersiapkan paket wisata.
Karena pada saat MotoGP akan banyak pengunjung yang tidak hanya menonton MotoGP, namun membutuhkan atraksi dan hiburan serta destinasi yang lain di NTB.
“Ini membutuhkan sinergi dan kolaborasi, termasuk pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk memperhatikan paket wisata sebagai peluang ekonomi bagi masyarakat,” pesan wagub.
Hal lain juga yang harus menjadi perhatian, adalah ketersediaan kamar hotel dan penginapan.
Baik itu jumlah kamar hotel maupun homestay untuk pengunjung yang 10 kali lebih besar dari pengunjung WSBK. Begitupun penerapan Prokes Covid-19 harus diperhatikan, karena pandemi belum berakhir.
“Saat ini saja ketersediaan 16.000 kamar baik di hotel dan homestay di NTB, khususnya di pulau Lombok, masih kurang, maka harus didorong penambahan homestay, penginapan alternatif dan lainnya,” katanya.
Kunjungan wisatawan
Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf RI, Fadjar Hutomo mengatakan, gelaran MotoGP harus memiliki efek dan pengaruh besar terhadap kunjungan wisata di NTB dan Indonesia pada umumnya.
BACA JUGA: Pemilahan Sampah di NTB Masih Jadi PR Besar
“Sehingga kita dapat mendapatkan manfaat ekonomi dari kegiatan ini. Kebermanfaatannya untuk masyarakat, itu yang paling penting,” kata Sarjana Teknik Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)
Terutama, yang sedang pihaknya tekankan terkait rantai pasok dan peran serta dan keterlibatan masyarakat atau UMKM lokal untuk ambil bagian dalam persedian potensi produk dan bahan lainnya.
Diakuinya, berbicara rantai pasok untuk persediaan perhotelan, usaha restoran dan lainnya melibatkan kepentingan dan kebijakan multi pihak.
“Baik itu industri, UMKM, perdagangan, pertanian, perkebunan, peternakan dan pihak lain untuk bersinergi dan berkolaborasi,”ucapnya.
Untuk itu, perhotelan dan UMKM dan semua pihak dapat menjalin kemitraan dan Kerjasama.
Contoh, sebuah hotel setiap hari membutuhkan bahan sembako, seperti beras, ikan, daging, telor, sayur, buah untuk kebutuhan konsumsi pengunjung hotel.
“Maka, penting kemitraan dan Kerjasama dengan UMKM lokal untuk memasok bahan sembako ini. Begitupun bidang transportasi atau rencar, sehingga ekonomi kita bergeliat,” jelas Ketua Asosiasi Perusahaan Modal Ventura Daerah Seluruh Indonesia.
Hal ini juga berkaitan dengan pariwisata berkelanjutan. Artinya bukan hanya persoalan lingkungan namun ada 4 pilar tata kelola, yang pertama destinasi dan ekosistem, kedua ekonomi lokalnya, ketiga sosial budaya lokal dan keempat baru berbicara lingkungan.
“Rumah besar inilah yang menjadi paying kita,” terang Fajar Hutomo, yang memiliki kompetensi bidang perencanaan keuangan dan konsultan UKM.
Nano
