DPRD Harus Punya Orientasi Kesejahteraan Masyarakat 

Saat Pelantikan Pimpinan DPRD NTB, Pj Gubernur Ingatkan arah orientasi pembangunan harus mensejahterakan masyarakat

DPRD akan menggelar rapat untuk menyusun dan menentukan alat kelengkapan dewan
Pj Gubernur NTB, Hassanudin dalam pengambilan sumpah dan janji Ketua dan Wakil Ketua DPRD di gedung dewan Jalan Udayana Mataram, Rabu (16/10/24)/ Foto : her
image_pdfSimpan Sebagai PDFimage_printPrint

DPRD NTB menggelar rapat untuk menentukan alat kelengkapan dewan dan memastikan lembaga dewan perwakilan ini bekerja melakukan fungsinya.

MATARAM.LombokJournal.com ~ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat sebagai mitra strategis Pemerintah Provinsi dalam membangun daerah harus sama sama memiliki orientasi kesejahteraan masyarakat. 

BACA JUGA : KPK dan Pemprov NTB Lakukan Penilaian Desa Anti Korupsi

DPRD Nusa Tenggara Barat sebagai mitra strategis Pemerintah Provinsi dalam membangun daerah

Hal itu dikatakan Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Hassanudin dalam pengambilan sumpah dan janji Ketua dan Wakil Ketua DPRD di gedung dewan Jalan Udayana Mataram, Rabu (16/10/24). 

“Kita percaya dengan semangat, integritas dan pengalaman para pimpinan dewan terpilih akan memajukan daerah tercinta,” ujar Hassanudin. 

Ditambahkannya, Ketua Dewan terpilih Hj Baiq Isvie Rupaeda adalah pimpinan dewan tiga periode bersama tiga Wakil Ketua Lalu Wirajaya, Yek Agil dan H Muzihir merupakan pimpinan dewan lebih dari satu periode. 

BACA JUGA : Meningkat Nilai Ekspor NTB, Nilai Impor Menurun

Sementara itu, Ketua DPRD Hj Baiq Isvie Rupaeda mengatakan, DPRD akan menggelar rapat untuk menyusun dan menentukan alat kelengkapan dewan lainnya mulai hari ini dan memastikan lembaga dewan perwakilan ini bekerja dan melakukan fungsinya. 

“Kami akan bekerja dan memastikan perubahan dan perbaikan dalam periode kepemimpinan     lima tahun mendatang,” katanya. 

Pihaknya berkomitmen untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif demi mewujudkan NTB menjadi penopang kekuatan ekonomi, khususnya di wilayah Bali-Nusra, menjaga kepercayaan dalam mengemban fungsi konstitusionalnya.

BACA JUGA : Pariwisata Lombok, Ummi Rohmi; Harus Berdayakan Masyarakat

Hadir pula dalam kesempatan tersebut, Forkopimda, sejumlah tokoh masyarakat,  pimpinan parpol dan pejabat Pemprov NTB. jm/her