Digitalisasi Pembayaran di NTB Meningkat Signifikan 

Dalam peningkatan digitalisasi khususnya dalam transaksi digital, Pemprov NTB mendorong peningkatan literasi digital 

Dalam peningkatan digitalisasi, Pemkab dan Pemkot di NTB diminta mengintegrasikan pembayaran digital
Wagub NTB Umi Dinda menghadiri rapat High Level Meeting (HLM) dan asistensi championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Kamis (15/05/25) / Foto : her
image_pdfSimpan Sebagai PDFimage_printPrint

Upaya digitalisasi khususnya dalam meningkatkan pembayaran atau transaksi digital di masyarakat, masih ada tantangan yang dihadapi

MATARAM.LombokJournal.com ~ Digitalisasi mendapat atensi kuat dari Provinsi NTB, dengan mendorong peningkatan tranksaksi digital di pemerintahan maupun masyarakat. 

Pemprov NTB terus mendorong penggunaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di seluruh kabupaten dan kota. 

Dalam peningkatan digitalisasi, Pemkab dan Pemkot di NTB diminta mengintegrasikan pembayaran digital dan meningkatkan literasi digital di kalangan ASN. 

BACA JUGA : Perempuan Harus Bersatu untuk Kemajuan NTB

Tantangan digitalisasi pembayaran, kesenjangan infrastruktur digital di daerah 3 T dan rendahnya kepercayaan publik terhadap tranksaksi non tunai
Wagub NTB, Umi Dinda

“Di NTB kita terus mendorong agar semua kabupaten dan kota mengintegrasikan pembayaran digital. Dengan meningkatkan literasi digital di kalangan ASN dan memperluas pemanfaatan QRIS,” tutur Wagub NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri.

Umi Dinda sapaan Wagub NTB mengungkapkan itu saat menghadiri rapat High Level Meeting (HLM) dan asistensi championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Kamis (15/05/25)

Dalam 

Upaya digitalisasi khususnya dalam meningkatkan pembayaran atau transaksi digital, di masyarakat, masih ada tantangan yang dihadapi. 

Tantangan tersebut dijelaskan Umi Dinda di antaranya, kesenjangan infrastruktur digital di daerah 3 T dan rendahnya kepercayaan publik terhadap tranksaksi non tunai. 

Karena itu, peningkatan literasi digital harus terus dilakukan di kalangan masyarakat, terutama sosialisasi yang masif terkait penggunaan tranksaksi elektronik di kalangan masyarakat, khususnya yang berada di daerah 3 T. 

BACA JUGA : Pengangguran Terbuka di Nusa Tenggara Barat

Umi Dinda juga mengapresiasi berbagai ikhtiar Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB atas ikhtiar yang terus konsisten turun ke Kabupaten dan Kota dalam meningkatkan tranksaksi digital di Provinsi NTB. 

Kepala Kantor Perwakilan BI NTB, Berry Arifsyah Harahap, dalam kesempatan tersebut menyatakan, digitalisasi pembayaran di Provinsi NTB menunjukan perkembangan yang cukup signifikan

Hal ini tercermin dari jumlah akun uang elektronik yang terus tumbuh meningkat di tengah pertumbuhan jumlah kartu debit/kredit yang cendrung stagnan dan bahkan lebih rendah. 

Secara tidak langsung kondisi ini juga mencerminkan adanya shifting preferensi terhadap penggunaan mobile payment yang lebih tinggi. 

Sejalan dengan itu, QRIS sebagai game charger pembayaran digital juga berkembang cukup signifikan di NTB. Hingga triwulan 1 2025, volume tranksaksi Qris meningkat signifikan dan tumbuh hingga 292 Persen (yoy). Hal ini didukung dengan pengguna QRIS dan merchant yang masih menunjukan tren peningkatan sejak diluncurkan tahun 2020. 

BACA JUGA : Kunjungan ke Pondok Pesantren Modern Internasional Dea Malela 

Adapun jumlah pengguna dan merchant QRIS di Provinsi NTB masing-masing sebesar 485 ribu pengguna dan 363 ribu merchant.nov/her